

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Thomas Eppe Safanpo, ST, MT saat menyerahkan data dan aspirasi masyarakat Kabupaten Asmat kepada Tim UGM dalam rangka penyusunan naskah akademis untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan. (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE-Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) mengunakan jasa dari Universitas Gajah Madah (UGM) Jogjakarta untuk melakukan penyusunan naskah akademis terkait dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan Thomas Eppe Safanpo, ST, MT, dihubungi Cenderawasih Pos lewat telepon selulernya, mengungkapkan bahwa Tim dari UGM tersebut berjumlah sebanyak 8 orang turun ke 4 kabupaten yang bakal menjadi wilayah dari Provinsi Papua Selatan nanti yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel.
“Setiap kabupaten, ada 2 orang yang turun ke sana,’’ kata Thomas Eppe Safanpo yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Asmat 2 periode tersebut.
Thomas Eppe Safanpo menjelaskan bahwa kedatangan Tim dari UGM ini disambut antusias oleh masyarakat dan tokoh yang ada di Kabupaten Asmat. “Jadi masyarakat dan para stakeholder yang ada di Asmat menyambut antusias kedatangan tim dari UGM ini,” terangnya.
Dikatakan, penyusunan naskah akademis ini merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan dalam pembentukan PPS. “Jadi mereka datang untuk mendegar aspirasi masyarakat dalam rangka penyusun dokumen naskah akademik sebagai kelengkapan salah satu administrasi dalam rangka mendorong pecepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan. Ini kan dalam bentuk penelitian sosial terkait aspirasi masyarakat. Mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Jadi dalam bentuk pengumpulkan responden begitu,” kata Thomas.
Thomas memperkirakan, setelah pengumpulan data dan aspirasi tersebut kemudian diolah menjadi naskah akademis yang diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan. “Sekitar 1 bulan kedepan selesai. Kemudian diserahkan kepada kita. Kemudian kita serahkan ke DPR RI dan pemerintah pusat,” tambahnya. (ulo/tri)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…