

Ketua Pengadilan Negeri Merauke Dinar Pakpahan saat memandu dan melantik 30 anggota DPRK Kabupaten Merauke, Senin (21/10) kemarin. (FOTO:Sulo/Cepos)
30 Anggota DPRK Merauke Dilantik
MERAUKE– Sebanyak 30 anggota DPRK Kabupaten Merauke periode 2024-2029 dilantik oleh Ketua PN Merauke Dinar Pakpahan atas nama Mahkamah Agung RI dalam sidang Paripurna Khusus DPR Kabupaten Merauke, Senin (21/10) kemarin.
Para anggota DPRK Merauke yang baru dilantik diharapkan dapat mengemban amanat rakyat dan betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ke-30 anggota DPR Merauke yang dilantik tersebut Taufik Latarissa, Sarah Ariani Guswara, Hilarius Fransiskus Yoseph Ulukyanan, Domarsan Pasaribu, Aris Tandibua, Gerson Alfian Fangky Silubun, Pujiono dan Saraida. Kemudian, Yasin, Yacky Rewolter Yonatan Noya, Maria Salome Kenden, Berman Dalam Pasaribu dan Ramli.
Selanjutnya, Bernadus Ndiken, Widodo, Annas, Putri Handayani Jawijah, Sugiyanto, Harmini, dan Agus Irianto. Lalu, Nyaman Budiman, Amiruddin Sitompul, Paskalis Wamudiwa, Suaid dan Edoardus Navana. Terakhir adalah Mardiansyah, Mario Rey Maturbongs, Leonara Didima Parapaga dan Samuel Markus Muguijay.
Sekda Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken mewakili bupati Merauke menyampaikan proviciat kepada para anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2024-2029 yang baru dilantik tersebut dan berharap dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh Tuhan melalui rakyat yang memilihnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Sekda, tugas yang segera menanti sebagai anggota DPR Kabupaten Merauke tersebut adalah membahas dan menetapkan APBD 2025. Sementara kepada anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2019-2024, Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken menyampaikan terima kasih atas kebersamaan selama ini dengan pemerintah daerah.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…