

Yoseph Bladib Gebze (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Ratusan nelayan Indonesia atau sebanyak 154 nelayan Indonesia yang ditangkap Otoritas PNG dan Australia dalam 2 tahun terakhir, dimana ratusan nelayan tersebut masih menjalani proses hukum dan penahanan di PNG maupun Australia.
Terkait dengan itu, bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengaku bahwa nelayan Indonesia yang ditangkap tersebut merupakan urusan luar negeri sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat.
‘’Pertama bahwa karena ini urusan luar negeri sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat,’’ kata bupati Yoseph Bladib Gebze, di Merauke Senin (16/3). Namun begitu, lanjut bupati Yoseph Bladib Gebze, pihaknya telah melaporkan masalah tersebut ke pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah.
‘’Sampai hari ini, kami masih menunggu arahan dari Menteri Luar Negeri dan jajaran di tingkat pusat untuk memberikan informasi apa yang akan kita lakukan. Tapi sekali lagi, itu urusan luar negeri sehingga kewenangan di pemerintah pusat. Kita tidak bisa melampui apa yang menjadi kewenangan kita. Jangan sampai kita dibilang ambius soft power tidak bagus juga. Tapi kita mencoba untuk berkomunikasi dan memberikan informasi ke pemerintah pusat,’’ terangnya.
Page: 1 2
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menyampaikan bahwa perkembangan penanganan kasus menunjukkan hasil…
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan operasi tersebut dipimpin Komandan Kowip I Rutis, Barnabas Muk.…
Pengamat ekonomi sekaligus Dosen Pascasarjana Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus, mengatakan dampak…
“Kenapa yang dibahas hanya pesta babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami…
Kasus ini dinilai harus menjadi momentum krusial untuk membenahi tata kelola program strategis nasional tersebut…
Selain sisa logistik yang tertimbun di dalam tanah maupun gua, sisa amunisi juga banyak yang…