

Mama-mama Papua saat mengikuti jaring aspirasi yang digelar oleh anggota MRP Pokja perempuan Nathalia Kalo di Merauke, Selasa (16/11) kemarin. (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE-Untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat khususnya orang asli Papua, Anggota MRP Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan asal Selatan Papua Nathalia Kalo turun ke Merauke. Puluhan OAP khususnya mama-mama Papua dikumpulkan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari mereka di Aula Hotel Megaria, Selasa (16/11).
Anggota MRP Nathalia Kalo disela-sela kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan yang digelar ini adalah untuk menjaring aspirasi dari masyarakat khususnya OAP sejauh mana pemberdayaan dan pendampingan ekonomi yang diberikan pemerintah selama ini baik provinsi maupun kabupaten.
“Kita ingin sejauh mana pemerintah memperhatikan saudara-saudara kita ini dalam pemberdayaan dan pendampingan ekonomi dalam meningkatkan ekonomi mereka,” katanya.
Nathalia berharap, melalui pertemuan dan aspirasi serta masukan yang disampaikan oleh masyarakat ini pihaknya bisa menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk bisa ditindaklanjuti. “Minimal nanti pemerintah bisa membangun satu galeri bagi mama-mama Papua yang sudah membuat kerajinan tangan selama ini,’’ terangnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si memberikan apresiasi atas inisiasi yang dilakukan oleh anggota MRP untuk melakukan pertemuan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua. “Ini menunjukan bahwa beliau sangat peduli terhadap pemberdayaan mama-mama terutama di bidang ekonomi,” katanya. (ulo/tri)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…