Categories: MERAUKE

Dinkes Provinsi Kesulitan Penuhi Penyebaran Dokter Umum dan Gigi

MERAUKE– Dinas Kesehatan Provinsi Papua masih kesulitan untuk memenuhi ketenagaan dokter umum dan dokter gigi untuk seluruh puskesmas yang ada di wilayah cakupan Provinsi Papua Selatan yang meliputi 4 kabupaten yakni Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta Herlina Rahangiar mengungkapkan, ada 9 ketenagaan yang harus ada di setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

‘’Kesembilan ketenagaan tersebut yakni dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian, gizi, dan lingkungan. Tapi, kesulitan kami yaitu dokter umum dan dokter gigi. Terutama dokter gigi yang hampir sebagian besar puskesmas belum ada,’’ kata Benedicta Herlina Rahangiar baru-baru ini.

Karena itu, lanjut Benedicta Herlina Rahagiar, tahun ini pihaknya bekerja sama dengan Kementrian Keshetaan melalui Program Nusantara Sehat dan untuk Provinsi Provinsi Papua Selatan dengan program Ha Anim sehat.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Satu Pelaku Diduga Pernah Terlibat Pembunuhan

‘’Pelakunya 2 orang. Satu membawa parang dan satu pelaku lainnya membawa pisau. Luka besar pada…

2 hours ago

Tunggakan Menumpuk, Petugas RSJ Abepura Mogok

Ini terlihat di dua rumah sakit pemerintah yakni RSJ Abepura dan RSUD Jayapura. Bahkan untuk…

3 hours ago

Tim Tamu Tak Mau Kompromi

Persipura kini masih berada pada peringkat ketiga dengan koleksi 33 poin. Mereka hanya terpaut satu…

4 hours ago

Resmi, Basarnas Hentikan Operasi SAR Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 di Sulsel

”Sehingga pada malam ini saya selaku kepala Basarnas, selaku SAR Coordinator mendeklir bahwa operasi pencarian…

5 hours ago

Purbaya Sebut Ada Oknum Pegawai Nawar Pajak dan Ngaku-ngaku Punya Backing

"Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepercayaan kepada kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi kebutuhan…

15 hours ago

Mahasiswa UMY Gugat Pasal UU Lalu Lintas ke MK

Berdasarkan informasi yang tercantum di laman resmi MK, perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 8/PUU-XXIV/2026 dan…

16 hours ago