

Satpol PP Kabupaten Merauke saat memasang police line peralatan warung tenda yang masih ditinggalkan pemiliknya di sepanjang jalan Ahmad Yani Merauke, Rabu (12/10) (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merauke memberikan police line terhadap peralatan warung tenda yang masih disimpan di pinggir jalan Ahmad Yani Merauke, Rabu (12/10).
Tercatat 12 peralatan pedagang warung tenda yang diberi police line tersebut. Kepala Bidang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kabupaten Merauke, Soekito kepada media ini mengungkapkan, pemberian polisi line ini dilakukan setelah pihaknya berulang kali memberikan pemberitahuan dan sosialisasi kepada pedagang warung tenda yang ada di jalan Ahmad Yani Merauke tersebut agar ketika selesai berdagang di malam hari, tidak ada satupun peralatan seperti kayu balok yang dijadikan tenda dan bangku yang ditinggalkan, karena menganggu pemandangan yang kurang bagus di sepanjang jalan tersebut.
‘’Kita sudah minta mereka ketika selesai berjualan di malam hari, maka semuanya harus bersih di pagi hari, seperti warung tenda yang ada di depan Masjid Raya. Tapi secara berulang kita beritahukan, namun mereka sama sekali tidak mau dengar, sehingga hari ini kita police line peralatan yang mereka masih tinggalkan,’’ tandas mantan Lurah Rimba Jaya ini.
Soekito mengungkapkan, setelah dilakukan police line tersebut dan para pedagang warung tenda masih juga melakukan maka pihaknya akan menyerahkan ke Bidang Penengakan Perda untuk diproses sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke.
Selain di jalan Ahmad Yani, Satpol PP juga memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Para pedagang kaki lima tersebut untuk tidak berjualan di atas badan milik jalan atau trotoar karena jalur tersebut merupakan hak dari para pejalan kaki.(ulo/tho)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…