

Didampingi Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, Menkopolhukam dan Mendagri saat meninjau PLBN Sota, Minggu (12/9) ( foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE- Setelah meninjau Stadion Katalpal, Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD dan Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., bersama rombongan meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Minggu (12/9), kemarin.
Peninjauan PLBN Sota yang telah dibangun ini terkait dengan rencana peresmian oleh Presiden Jokowi di bulan Oktober mendatang. Peninjauan ini diawali dengan sambutan selamat datang dari bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka dan laporan situasi PLBN Sota khususnya dan Kabupaten Merauke pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan laporan pembangunan PLBN Sota oleh Dinas Pupr dan Badan Pengelola PLBN Sota.
Sementara itu, Menkopolhukam RI M. Mahfud MD menilai bahwa PLBN Sota sangat baik untuk menjadi sarana untuk pelaksanaan ekspor dan impor segala jenis komoditi. Disamping itu juga sebagai objek wisata yang kesemuanya itu untuk kesejahteraan masyarakat. “Rencananya akan diresmikan oleh Presiden RI. Tentu jika sudah dibuka maka akan ada pelintas batas antar kedua belah negara, sehingga kemungkinan akan ada volume gangguan kamtibmas,” kata Mahfud.
Namun demikian, menurut Mahfud restorasi Justice harus dikedepankan oleh 3 aparat penegak hukum di Republik Indonesia. “PLBN Sota ini harus dijaga, karena merupakan batas negara RI. Saya bersama Mendagri akan melaporkan kepada Bapak Presiden RI bahwa pelaksanaan peresmian PLBN dapat dilaksanakan di bulan Oktober nantinya,” katanya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa percepatan Pemekaran Provinsi Papua akan ditambah lagi 3 daerah pemekaran provinsi di Papua diantaranya Provinsi Papua Selatan (PPS) meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat yang ibu kotanya di Merauke.
“Kita akan revisi Undang-undang Otsus Papua, di Papua harus ada percepatan pembangunan, Merauke sudah bisa dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan walaupun hanya ada 4 Kabupaten karena adanya kekhususan buat Papua,” tutupnya. (ulo/tri)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…