

Rumah Sakit Umum Daerah Merauke
Lima Bulan TPP Belum Dibayar
MERAUKE- Sebagian dokter spesialis Rumah Sakit Daerah (RSUD) Merauke memilih mogok kerja pada Sabtu (9/5). Mereka memilih mogok kerja lantaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 5 bulan belum dibayarkan. John, salah satu pasien lansia yang datang ke RSUD Merauke untuk melakukan check up tidak mendapatkan pelayanan tersebut lantaran dokter spesialis yang akan melayani mereka setiap Sabtu tidak datang.
‘’Kami tidak tahu kenapa sehingga kami disuruh pulang tanpa penjelasan. Saya salah satu yang menjadi korban, karena sudahh datang jauh-jauh tapi tidak mendapatkan pelayanan,’’ kata John.
Direktur RSUD Merauke dr. Dewi Wulandari membenarkan sejumlah dokter spesialis tersebut melakukan mogok kerja karena TPP yang belum dibayarkan sejak Januari sampai sekarang.
‘’Kalau mau mogok, kita semua mogok kerja. Karena saya termasuk semua ASN yang ada di rumah sakit ini, belum satupun yang dibayarkan TPP. Tapi tidak harus seperti itu melakukan mogok. Kasihan pada pasien,’’ kata Dewi Wulandari.
Dewi Wulandari menjelaskan, belum dibayarkannya TPP selama 5 bulan tersebut dikarenakan terjadi kesalahan penginputan dalam system di keuangan. Sehingga harus dilakukan pergeseran.
‘’Saya contohkan. Untuk bayar TPP satu bulan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 100 juta. Tapi ternyata di dalam DPA RSUD Merauke hanya Rp 90 juta pertahun. Kan salah tuh, sehingga harus diperbaiki. Kalau diperbaiki, jelas berproses dan harus ada perubahan. Memang untuk APBD Perubahan itu sekitar bulan Oktober dan saya katakan saya tidak kalau Oktober. Kalau Oktober, berarti kami semua demo. Maka di ACC pergeseran,’’ jelasnya.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…