

Ketua Tim Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman bersama anggota Komisi IV DPR RI Edo Kaize asal pemilihan Papua Selatan saat melakukan panen dengan menggunakan Combine Harvester di Kampung Telagasari Merauke, Sabtu (7/12) kemarin. (foto:Sulo/Cepos)
Komisi IV DPR RI Sebut Sejak Era Soeharto-Jokowi Lumbung Pangan Nasional Merauke Gagal
MERAUKE – Komisi IV DPR RI yang membidangi diantanya pertanian, kelautan dan perikanan melakukan kunjungan kerja ke Merauke terkait dengan Merauke ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN), Sabtu (7/12). Para wakil rakyat yang berjumlah 14 orang itu dipimpin Ketua Tim Alex Indra Lukman.
Tiba di Merauke, para anggota DPR RI tersebut langsung menuju Kampung Telagasari Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Di Kampung Telagasari, para wakil rakyat ini menyaksikan panen yang menggunakan Combine Harvester atau mesin pemotong dan perontok padi. Para wakil rakyat itu juga mendapatkan paparan dari Dansatgas Ketahanan Pangan Mabes TNI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
Setelah paparan, Ketua Tim Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan bahwa pada prinsipnya Komisi IV mendukung penuh pencetakan sawah baru di Merauke. Hanya saja, lanjutnya, bahwa fakta menunjukan sejak zaman orde baru Pak Harto sampai terakhir zaman Jokowi, Merauke sebagai lumbung pangan nasional gagal.
‘’Ini fakta impiris. Sejak jaman orde baru, Pak Harto sampai terakhir pak Jokowi semua gagal. Saya ingin sebagai anak bangsa yang baik, kita semua jangan lagi ada kebohongan. Kalau biasanya zaman dulu, kalau kunjungan orang dari Jakarta yang ditampilkan indah-indah saja. Jadi muka dua itu dihentikan. Pointnya, apa adanya, supaya kami di Komisi IV DPR RI bisa secara produktif membantu bapak ibu sekalian,’’ tandas Alex Indra Lukman.
Alex Indra Lukman menjelaskan bahwa saat rapat dengan Menteri Pertanian di Jakarta, pihaknya sudah menyarankan agar pemilihan lokasi benar-benar dipastikan dipastikan jika memang jenis padi Impari yang cocok maka ia persilakan untuk dikembangkan.
‘’Rantai suplaynya juga harus diperhatikan. Kalau ini memang mau dibangun sampai 100.000 hektar, maka harus disiapkan di bagian hilirnya. Benih dan pupuknya harus disini (Merauke,red). Jangan lagi dari Jawa,’’ tandasnya.
Page: 1 2
Ia juga dikaitkan dengan blackout disejumlah provinsi di Indonesia. Sontak publik ikut dibuat kaget karena…
Menurut Prabowo, seluruh pejabat negara pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Karena itu, mereka tidak boleh…
Anggota DPR Papua jalur Pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Daerah Pengangkatan Kabupaten Biak Numfor, Musa Sombuk,…
Dalam persidangan perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN Jayapura ini, tim kuasa hukum masyarakat adat menghadirkan tiga orang…
Dialah Mama Emma Awinero-Tjoe. Di atas bangku panjang kayu yang menjadi saksi bisu jejak pengabdiannya,…
Ia memerintahkan seluruh Gubernur, Bupati, Camat, Hingga Kepala Desa untuk memeriksa seluruh dapur Satuan Pelayanan…