

Panitia Seleksi (Pansel) DPRK yang ada di 4 kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan saat mengikuti pembekalan sehari, Senin (7/10) (foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE– Setelah dilantik oleh Pj Gubernur Papua Selatan, 20 Panitia Seleksi DPR Kabupaten yang diangkat berdasarkan Afirmasi dari UU Otsus menjalani pembekalan sehari di Hotel Carrein Merauke, Senin (7/10) kemarin.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Selatan Natalis Netep, SH, yang membuka pembekalan tersebut mengatakan tujuan dari pembekalan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para Pansel untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanat PP 106.
‘’Mereka diberikan pemahaman dengan materi-materi yang disampaikan para pemateri. Setelah menerima materi maka dipastikan dapat memahami dalam pelaksanaan tugas,’’ tandas Natalis Netep. Natalis Netep menitikberatkan Pansel dalam penentuan saat melakukan seleksi tersebut terletak pada test tertulis dan wawancara.
‘’Lewat wawancara itu, kita bisa mengetahui kredibilitas seseorang, kapabilitas dan kualitas seseorang. Dengan demikian, orang-orang yang terpilih dari seleksi Pansel nanti akan menjadi barometer 5 tahun ke depan unttuk Papua Selatan. Juga menjadi tolok ukur para anggota DPR afirmasi ini dalam menciptakan kerangka- kerangka regulasi sebagai para meter untuk memberikan perlindungan kepada orang asli Papua, afirmasi kepada orang asli Papua dan keberpihakan kepada orang asli Papua,’’ Katanya.
Salah satu syarat utama untuk memilih anggota DPRK tersebut, tambah Natalis Netep adalah orang asli Papua yang ada di Papua Selatan. Syarat lainnya adalah tidak terafiliasi dengan partai Politik. Apalagi karena tidak berhasil terpilih pada Pileg 14 Februai 2024 lalu sehingga gotot mau masuk ke dalam DPRK tersebut. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…