Tidak Caleg Koruptor PPS dengan Pidana Tambahan

MERAUKE–  Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan aturan baru terhadap para calon legeslatif periode 2024-2029 mendatang. Dimana putusan terbaru dari MK tersebut bagi terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya lewat putusan pengadilan tidak boleh maju sebagai caleg dan apabila ada yang telanjur ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maka konsekuensinya harus TMS atau tidak memenuhi syarat.

Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze menjelaskan bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi  yang baru dikeluarkan tersebut, setelah pihaknya melakukan penelusuran terhadap 2 Daftar Calon Sementara Legeslatif PPS, kedua mantan terpidana korupsi tersebut tidak ada tambahan putusan berupa pencabutan hak politiknya.

‘’Kemarin, kita di KPU Papua Selatan menerima 3 bakal calon yang merupakan mantan terpidana Korupsi, dimana dari 3 orang tersebut satu diantaranya belum memenuhi syarat jedah 5 tahun sehingga dinyatakan tidak memeuhi syarat (TMS).  Sisa 2 orang. Setelah putusan MK itu keluar, kami sudah cek, ternyata kedua orang ini tidak ada hukuman tambahan berupaya pencabutan hak politik yang bersangkutan,’’ tandas mantan Ketua KPU Kabupaten Merauke ini.

Kedua  mantan terpidana tersebut, tambah Theresia Mahuze juga diketahui sudah melewati  jedah 5 tahun bebas murni. (ulo)