Mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan ini mengakui bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masih cukup lemah. Dalam arti, bahwa izin dikeluarkan namun tidak disertai dengan pengawasan dilapangan, apakah izin bangunan yang diberikan itu sudah sesuai atau tidak.
‘’Kita akan berkoordinasi dengan rumpun ke-PU-an dan juga dari sisi ketentraman umum dari Satpol PP. Ini harus kita koordinasikan. Sampai sekarang kekurangan kita untuk petugas lapangan. Karena kita berikan izin berdasarkan persyaratan yang mungkin sudah dilengkapi. Tapi, dari sisi lapangannya bagaimana. Jadi memang petugas lapangan kita ada tapi terbatas. Ini juga menjadi perhatian kita kedepan kita akan maksimalkan sehingga benar–benar dapat mengatasi persoalan secara tersistem,’’ tandasnya.
Sementara itu, banjir yang telah menggenangi sejumlah titik perumahan maupun ruas jalan pada Sabtu (5/4) pagi, telah surut seiring dengan pembersihan sejumlah titik pembuangan yang tersumbat dengan sampah maupun karena banjir rob yang bersamaan dengan hujan lebat ada Sabtu pagi dinihari itu telah surut. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari dalam kegiatan…
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally, mengatakan penguatan konektivitas menjadi salah satu perhatian…
Menjelaskan situasi di lapangan, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi pemalangan, Kamus Bayage, menegaskan bahwa penutupan…
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rudi Aibesa, S.KM. M.Kes membenarkan jika ada surat yang dikeluarkan oleh…
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Tolikara, Meinus W. Yanengga, S.IP., bersama anggota DPRK Tolikara dalam…
Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom menekankan sesuai dengan ketentuan undang -undang nomor…