

Para pimpinan OPD saat menghadiri pertemuan laporan akhir kependudukan Orang Asli Papua (OAP) dan monitoring fungsional dana Otsus Papua, di ruang rapat Bappeda Kabupaten Merauke, Senin (7/11), kemarin. (FOTO: Sulo/Cepos)
Pemkab-Unmus Kaji Kependudukan OAP
MERAUKE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Merauke melakukan kerjasama dengan Universitas Musamus (Unmus) dalam rangka pendataan kependudukan Orang Asli Papua (OAP) dan monitoring fungsional dana Otsus.
Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Sekda Kabupaten Merauke, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, seusai membuka laporan akhir dari kajian tersebut mengungkapkan, pendataan orang asli Papua di Merauke juga berfungsi sebagai bahan poengambilan kebijakan.
‘’Tujuan dari kajian ini sebagai bahan pengambilan kebijakan, terutama dalam pembangunan orang asli Papua. Tentunya nanti semua orang asli Papua kita bangun sesuai dana Otsus yang kita dapatkan, sehingga mereka mendapatkan porsinya sesuai dana Otsus yang disediakan pemerintah,’’ kata Agustinus Joko Guritno.
Kegiatan ini diikuti seluruh pimpinan OPD dengan bantuan Unmus melalui kerja sama untuk melakukan kajian-kajian ilmiah. Joko mengatakan, seharusnya dana Otsus yang telah diterima selama ini diharapkan dapat berjalan secara maksinal. Namun jika dilihat kenyatannya di lapangan bahwa tidak menutup mata ada yang belum maksmimal.
‘’Ada yang mungkin belum kebagian dan mungkin ada yang belum dibangun sehingga dilakukan kajian-kajian seperti ini dan sebagianya. Kajian-kajian seperti ini dilakukan supaya dapat kita lihat kembali yang tahun lalu bagaimana, yang sekarang bagaimana dan yang akan datang bagaimana, sehingga dana Otsus itu benar-benar dapat mensejahterakan orang asli Papua,”bebernya.
Soal jumlah orang asli Papua di Kabupaten Merauke, Agustinus Joko Guritno bahwa berdasarkan data kajian tersebut, Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke saat ini sebanyak 30 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Merauke. (ulo/tho)
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…