

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 ini akan memperoleh bantuan Penataan Perumahan Kawasan Kumuh serta program Bantuan Stimulas Perumahan Swadaya (BSPS).
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan, penataan perumahan Kawasan kumuh dan stimulus perumahan swadaya tersebut merupakan program bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Perumahan Rakyat dan Permukiman Republik Indonesia.
Kepastian adanya bantuan ini, ungkap Gubernur Apolo Safanpo setelah pihaknya bersama dengan gubernur Sulawesi Utara diundang secara khusus oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bapak Maruar Sirait.
‘’Kami hadir di Kementrian dan beliau menjelaskan program-program Kementrian Perumahan yang akan dilaksanakan di tahun 2026,’’ kata Gubernur Apolo Safanpo baru-baru ini.
Untuk pembangunan penataan perumahan kawasan kumuh ini, lanjut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan bupati Merauke dan kemungkinan untuk penataan kawasan kumuh ini akan dilaksanakan di Kota Merauke.
‘’Untuk lokasinya nanti dikoordinasikan antara dinas PUPR Papua Selatan bersama dengan bupati Merauke melalui Dinas Perumahan Rayat. Apakah di Lampu Satu, Kelapa Lima atau di Kudamati. Nanti akan dibicarakan dan disepakati mana lokasi yang sangat urgen untuk ditangani lebih dulu,’’ tandas Apolo.
Sementara untuk program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya, jelas dia, akan disebar di 4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Ppaua Selatan. Bentuknya, jelasnya, semacam renovasi rumah atau bedah rumah. Rumah yang tidak layak huni itu dibedah atau dibongkar menjadi rumah layak huni yang pekerjannya dilakukan secara swadayta atau mandiri. Tidak diproyekan.
Page: 1 2
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…