Categories: MERAUKE

Merauke “Dikepung Banjir” Gubernur Papua Selatan Gelar Rapat Mendadak

MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memerintahkan seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) baik provinsi maupun kabupaten terkait segera mengatasi banjir yang terjadi di Merauke, Sabtu  (5/4).

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat bersama instansi terkait dan seluruh OPD baik provinsi maupun kabupaten di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan,Sabtu (5/4/2025).

Rapat itu mendadak dilakukan lantaran sejumlah rumah di Merauke banjir akibat luapan air dari sejumlah saluran air setelah hujan yang mengguyur Merauke sejak malam hingga pagi hari. Banjir merendam sejumlah pemukiman beserta harta benda. Tak hanya itu, air juga meluap ke sejumlah titik ruas jalan di kota Merauke.

“Kita perlu sepakat bikin keputusan gubernur untuk penanganan banjir di Merauke. Keputusan itu lebih pada pembagian tugas antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Provinsi dan Kabupaten untuk penanganan banjir,”tegas Gubernur dalam rapat.

Dia menegaskan perlu ada langkah-langkah penanganan banjir di Merauke secara konstruktif dan terukur dan dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, perlu berkoordinasi antara instansi dan OPD terkait untuk penanganan banjir Merauke.

Dengan demikian, kata Gubernur Apolo, kewenangan BWS Papua-Merauke khusus menangani saluran induk, kemudian pemerintah provinsi menangani saluran sekunder dan pemerintah kabupaten menangani saluran tersier.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

57 minutes ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

3 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

4 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

5 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

6 hours ago