Categories: MERAUKE

Gubernur Papsel Tegaskan Rekruitmen ASN Diselenggarakan Kementrian PAN-RB

MERAUKE– Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo secara tegas mengatakan bahwa rekruitmen aparatur sipil negara (ASN) dilaksanakan secara terpusat oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) baik oleh kementrian dan Lembaga maupun pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

‘’Jadi penyelenggaranya bukan pemerintah daerah tapi secara terpusat di Kementrian PAN-RB. Sehingga keputusannya itu keputusan Menteri,’’ kata Gubernur Apolo Safanpo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan hasil seleksi CPNS lingkungan Pemprov Papua Selatan, Kamis (3/7).

Karena keputusan tersebut adalah Menteri maka yang bisa membatalkan keputusan itu pertama adalah Menteri yang bersangkutan, kemudian pejabat yang tingkat hirarkinya lebih tinggi dari Menteri. Dan ketiga adalah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukium tetap.

‘’Kita pejabat yang dibawah Menteri tidak bisa membatalkan putusan Menteri. Kalau ada pejabat yang mengatakan akan membatalkan putusan Menteri itu tidak benar. Sebab, bukan kewenangan kita,’’ jelasnya.

Dikatakan, apa yang telah diputuskan oleh Menteri harus dilaksanakan. Karena pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang tugasnya mengimplementasikan semua program-program pusat di daerah sambil melaksanakan program-program pemerintah provinsi. ‘’Karena itu, semua program pusat tetap kita laksanakan,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk masalah tehnis seperti SK yang belum selesai ditandatangani, lanjut gubernur akan disesuaikan dengan waktu yang berjalan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

11 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

12 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

13 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

14 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

15 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

16 hours ago