Categories: MERAUKE

Serahkan Kasus Dugaan Penganiayaan Oknum Anggota MRP Papsel ke Polisi

MERAUKE– Kasus penganiyaan dan upaya pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan berinisial PO terhadap Ketua Pokja Perempuan MRP Papua Selatan berinisial PH di Jogjakarta beberapa waktu lalu masih terus berproses baik di kepolisian maupun Dewan Kehormatan MRP Provinsi Papua Selatan.

Terkait dengan itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meminta untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kita semua tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi. Maka kita menyerahkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini.

Karena mereka akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, saksi dan akan mengolah perkara ini. Jadi kita tunggu saja,’’ tandas Gubernur Apolo Safanpo menjawab pertanyaan media ini di Merauke, Kamis (31/7/2025).

Iapun memberi imbauan moral yang menurutnya semua orang tahu mana yang patut dan layak dilakukan dna mana yang tidak layak dilakukan.

‘’Sebagai imbauan moral, bahwa kita semua tahu hal-hal apa yang patut dan layak bisa kita lakukan dan hal-hal apa saja yang tidak layak kita lakukan,’’ pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua Majelis Rakyat Papua Damianus Katayu mengatakan bahwa Dewan Kehormatan MRP Papua Selatan terus bekerja terkait dengan kasus tersebut.

‘’Proses mulai finishing itu. Nanti kita dengar langsung dari dewan kehormatan hasilnya seperti apa. Saya tidak bisa mendahului dewan kehormatan. Sudah masuk ke finishing. Kita tinggal dengar plenonya seperti apa nanti. Saya belum dapat bocoran. Bocorannya ada di dewan kehormatan,’’ pungkas Damianus Katayu. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago