Bupati Keerom: Perlunya Juknis Penggunaan Dana Otsus
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar penentuan angka transfer anggaran untuk Papua memiliki payung hukum yang tegas dan tercantum langsung dalam APBN setiap tahunnya.
Dalam forum tersebut, para pemimpin daerah juga membahas isu divestasi pendapatan Freeport dan mempertegas semangat persatuan meski Papua telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi.
“Papua tetap satu. Apa yang dirasakan masyarakat Mimika juga dirasakan oleh masyarakat Jayapura dan Keerom. Begitu juga saudara kita di Papua Barat juga merasakan apa yang kita rasakan,” tegas Gusbager.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu juga mengakui adanya tantangan dalam kualitas sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Ia mengimbau seluruh pejabat di Papua untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, mematuhi aturan, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan. (eri/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Recent Posts
Gema Kemerdekaan dari Tiom Tegaskan Komitmen Membangun dari Pelosok
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd. membacakan amanat tertulis yang memberikan…
Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Sanksi Jangan Berhenti di Administratif
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
TNI Tak Gentar Ancaman OPM
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…