Lebih lanjut, ia mengusulkan agar penentuan angka transfer anggaran untuk Papua memiliki payung hukum yang tegas dan tercantum langsung dalam APBN setiap tahunnya.
Dalam forum tersebut, para pemimpin daerah juga membahas isu divestasi pendapatan Freeport dan mempertegas semangat persatuan meski Papua telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi.
“Papua tetap satu. Apa yang dirasakan masyarakat Mimika juga dirasakan oleh masyarakat Jayapura dan Keerom. Begitu juga saudara kita di Papua Barat juga merasakan apa yang kita rasakan,” tegas Gusbager.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu juga mengakui adanya tantangan dalam kualitas sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Ia mengimbau seluruh pejabat di Papua untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, mematuhi aturan, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan. (eri/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Bila banjir di tempat lain, bisa langsung surut seiring dengan berhentinya curah hujan dari langit,…
Gubernur Apolo datang bersama Kepala Balai Binamarga Merauke, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan dan Jembatan…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam menjaga dan melestarikan dusun…
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah resmi menerbitkan Surat Perintah (Sprint) Pengawasan guna mengawal rantai pasok…
Ia menambahkan kemistri tim baru terlihat pada paruh kedua kompetisi. Wilson juga menyoroti kebijakan transfer…
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU)…