

Bupati Keerom, Piter Gusbager menerima kunjungan BPK RI perwakilan Papua di ruang kerjanya, Kamis (5/3). (foto:Istimewa)
KEEROM – Bupati Keerom, Piter Gusbager menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Papua, Kamis (5/3).
BPK RI Perwakilan Papua yang hadir, Pengendali Teknis II, Setya Adie Pratama, Ketua tim, Resi Juliana Situmorang dan anggota lainnya. Bupati Piter Gusbager menjelaskan bahwa pertemuan dengan BPK RI membahas Exit Meeting mengakhiri 40 hari pemeriksaan pendahuluan. Pemerintah Kabupaten Keerom mendengar langsung catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK terkait hasil pemeriksaan tahun 2025.
Setelah menerima masukan dan catatan-catatan dari BPK, Bupati Gusbager langsung memberikan arahan kepada TAPD dan dinas terkait agar segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, pemeriksaan dari BPK ini merupakan hal yang luar biasa sehingga perlu tertib, antisipasi dan patuh dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Keerom.
Pemerintah Kabupaten Keerom selama 7 tahun mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tentu tujuannya agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. “Harus ada korelasi positif antara WTP dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Keerom,” ungkapnya.
Untuk itu Bupati dua periode itu meminta kepada setiap pimpinan OPD segera melengkapi catatan-catatan yang telah diberikan sebelum bulan April agar pada saat pemeriksaan berkas-berkas sudah lengkap.
Page: 1 2
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…