Categories: BIAK

11 Bulan Insentif Tak Dibayarkan, Puluhan Nakes RSUD Biak Gelar Aksi Damai

Sekda Biak Sebut Aspirasi Telah Dibahas dalam Raperda Perubahan APBD

BIAK– Puluhan dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Biak Numfor menggelar aksi damai di pelataran Gedung IGD RSUD Biak Senin (11/11) kemarin.

  Para Nakes menuntut pembayaran insentif yang telah tertunggak selama 11 bulan sejak Desember 2023 hingga Oktober 2024. Aksi ini menyebabkan layanan pasien rawat jalan sementara dihentikan, sementara pelayanan darurat dan rawat inap tetap berlangsung. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera memenuhi kewajiban untuk melunasi insentif yang belum terbayarkan.

Menurut perwakilan Forum Nakes RSUD, tuntutan ini mencakup tunjangan kelangkaan profesi serta beban dan risiko kerja yang seharusnya diterima dokter dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Biak Numfor.

“Kami sudah berkomunikasi berkali-kali dengan PJ Bupati Biak dan DPRD Biak Numfor mengenai pembayaran ini, mulai dari April, Juni, September, hingga Oktober 2024,” ungkap perwakilan Forum Nakes RSUD dr. Gerard A. Juswanto Sp.N,M.Kes,SH,Sht. “Sudah ada kesepakatan untuk melunasi tunggakan ini, namun hingga kini belum ada kejelasan kapan insentif akan dibayarkan.” Tambahnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kamar Bak Apartemen di Lapas Cibinong Bikin Heboh, Ini Temuan Ombudsman

Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…

4 hours ago

Cegah Karhutla Berulang, Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove

Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…

5 hours ago

Kualitas MBG Bisa Diratting Bintang 1-5 di Aplikasi

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…

6 hours ago

Banyak Kebun di Kawasan Penyangga Cycloop

Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…

7 hours ago

Pemprov Papeg Terima Sertifikat KIPP Gunung Susu Seluas 72,5 Hektar

Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…

8 hours ago

Perubahan APBD Papua Dikebut, Sejumlah DBH Belum Masuk

  Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…

9 hours ago