

Ratusan Personel Gabungan TNI/Polri dan Brimob saat apel Pergeseran Pasukan di Mapolres Biak, Sabtu (2/8). (Ismail/Cenderawasih Pos)
Kapolres Biak Numfor: Siap Mitigasi Potensi Konflik
BIAK – Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, S.IK., MH bersama Dandim 1708 Biak Numfor Letkol Inf. Marsen Sinaga memimpin apel pergeseran pasukan TNI/Polri dan satuan Brimob dalam rangka Pergeseran Pasukan pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Sabtu (2/8) yang akan dilaksanakan pada Rabu (6/8) lusa. .
Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan menyampaikan bahwa apel ini merupakan bentuk kesiapan akhir seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan PSU.
“Kegiatan ini kita pusatkan secara maksimal, terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana, personel, serta pengecekan terakhir sebelum personel bergerak ke titik-titik pengamanan,” jelasnya.
Dalam pengamanan PSU ini, Polres Biak Numfor mengerahkan 310 personel yang ditugaskan melalui Surat Perintah (Sprint), dibantu oleh personel Kodim 1708 Biak Numfor dan Brimob Batalyon C Polda Papua.
“Kami berharap pengamanan ini dapat mencegah, mengantisipasi, serta memitigasi potensi pelanggaran, konflik, maupun tindak pidana selama pelaksanaan PSU,” tambah Kapolres Ari Trestiawan. Ia juga mengajak seluruh stakeholder terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendukung penuh kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU.
“Secara umum tidak ada perbedaan signifikan dari pengamanan PSU kali ini dan Pilkada tahun lalu. Jadi kami tetap tidak underestimate dalam pengamanan kali ini,” tegas Trestiawan, kepada awak media, Sabtu (2/8) usai memimpin apel Pergeseran Pasukan dalam pengamanan PSU Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang akan diselenggarakan pada 6 Agustus 2025 medatang.
Page: 1 2
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…