Musyawarah berjenjang ini juga diakui Bupati Mote sebagai wadah esensial untuk menyelesaikan masalah internal adat, terutama terkait konflik kepemilikan tanah, air, dan hutan. Masalah-masalah yang selama ini menciptakan perbedaan pendapat, kini dibicarakan dan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat marga.
Dengan melibatkan para pemangku adat dari tingkat bawah, Bupati Mote optimis hak-hak adat dapat terakomodir dan diperhatikan oleh negara secara lebih baik. “Agar kedepan hak-hak adat benar-benar dapat terakomodir dan bisa diperhatikan oleh negara,” pungkasnya. (il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ia menjelaskan, pembelajaran perhotelan di SNK Pariwisata Papua tidak berhenti di ruang kelas. Siswa…
Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…
Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…