Musyawarah berjenjang ini juga diakui Bupati Mote sebagai wadah esensial untuk menyelesaikan masalah internal adat, terutama terkait konflik kepemilikan tanah, air, dan hutan. Masalah-masalah yang selama ini menciptakan perbedaan pendapat, kini dibicarakan dan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat marga.
Dengan melibatkan para pemangku adat dari tingkat bawah, Bupati Mote optimis hak-hak adat dapat terakomodir dan diperhatikan oleh negara secara lebih baik. “Agar kedepan hak-hak adat benar-benar dapat terakomodir dan bisa diperhatikan oleh negara,” pungkasnya. (il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurutnya, timnya masih memiliki celah dalam melakukan transisi menyerang-bertahan. Sehingga ia ingin membenahi dua situasi…
Beberapa rangkuman perjalanan KONI Papua sepanjang tahun 2025, yakni penguatan fondasi melalui perekrutan atlet. KONI…
Haris menjelaskan, khusus untuk persoalan TPP ASN, hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa tidak adanya pembayaran TPP pada tahun 2025 disebabkan karena…
Seratusan kasus kekerasan tersebut didominasi peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal) sebanyak 59 kasus,…
‘’Meski agak jauh dari kita, tapi pertumbuhan awan hujan terjadi di laut,’’ katanya. Sementara di…