Categories: LINTAS PAPUA

Siap Serap Tenaga Kerja, Perusahaan Minta Jaminan Hindari Palang Memalang

JAYAPURA – Ketua DPRK Kabupaten Sarmi, Mohammad Asari Tiris didampingi Onesias Tiris DPRK Wakil Adat Manirem dan Julkifli Yambai DPRK Wakil Suku Rumbuwai melakukan pertemuan dengan dua perusahaan besar yang bergerak di bisnis kayu lok yakni Manager MPH PT Wapoga, Eppy selaku juga Manager MPH PT. Salaki, Bambang yang berlangsung di Kampung Lokbond Mudu, Bonggo, Sabtu (1/3).

  Menurut Mat sapaan akrab Ketua DPRK Kabupaten Sarmi itu, pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi yang sudah tertuang dalam Perda terkait pembangunan berbasis keberpihakan kepada wilayah adat, agar perusahaan yang ada di Kabupaten Sarmi bisa membuka industri Somel supaya bisa serap tenaga kerja lokal.

  “Kita hadir untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan agar keberadaan mereka di Kabupaten Sarmi bisa memberikan kontribusi bagi daerah khususnya juga kesejahteraan masyarakat adat,” ujar Mat saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos  Minggu (02/3).

  Kata Mat, poin pertemuan tersebut, dengan adanya Inpres. Nomor 1 thn 2025 tentang penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat, untuk daerah diminta agar menggali potensi PAD masing-masing wilayah.

  “Kami minta pihak perusahaan agar ikut berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja di wilayah kerjanya dalam hal ini Kabupaten Sarmi, selain itu juga berikan kami (DPRK Sarmi) akaes untuk berjumpa dengan dengan pemilik saham perusahaan. Harapan kami, kita bisa sama-sama berbagi tugas untuk tercapainya niat baik ini dalam hal membuka lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

  “Dari hasil pertemuan ini, justru pihak perusahaan sangat mendukung namun ada syarat dalam hal ini harus ada jaminan bagi mereka dalam menjalankan bisnis tidak lagi ada palang memalang,” lanjutnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

15 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

16 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago