Bukan Sekedar Ancaman Fisik Tapi Juga Terhadap Simbol dan Martabat Lembaga Keagamaan

Tuntutan itupun direspon langsung oleh Komandan Kodaeral X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto. “Apa yang menjadi saran dan masukan dari gereja akan saya laksanakan untuk tidak membangun fasilitas labuh yang berada di belakang gereja saat ini,” ujar Sugianto.

Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan panjang. Beberapa jemaat tampak menundukkan kepala. Sebagian lainnya menangis.

Di hadapan massa aksi, Sugianto juga menyampaikan permohonan maaf atas surat yang sebelumnya dikirim pihaknya dan dianggap melukai perasaan gereja. Ia menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut menghormati keberadaan gereja di Tanah Papua. Permintaan maaf itu menjadi titik paling emosional dalam aksi tersebut. Sebab yang dicari jemaat sejak awal bukan semata penghentian proyek. Tetapi pengakuan bahwa suara mereka didengar.

DPR Papua kemudian memastikan akan memfasilitasi surat resmi penghentian pembangunan dermaga tersebut paling lambat 14 hari kerja. Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, menegaskan keputusan penghentian itu diharapkan bersifat permanen, meski nantinya terjadi pergantian pimpinan di tubuh Kodaeral. Menurut Herlin, persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari sisi pembangunan fisik semata.

“Ada sejarah, ada pelayanan, ada ketenteraman umat yang harus dihormati,” katanya.

Setelah mendengar keputusan dari aksi tersebut, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjalan kembali menuju Gereja GKI Pengharapan. Di lokasi rencana pembangunan dermaga, sebuah plang penolakan dipasang. Laut di belakang gereja tetap tenang sore itu. (*/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q