Karena itulah, ketika surat rencana pembangunan dermaga kembali dikirim kepada Sinode GKI di tanah Papua belum lama ini untuk rencana pembangunan dermaga tersebut, jemaat kaget, dan merasa ini bukan hanya dikejutkan, tetapi juga dilukai.
“Karena seolah sejarah 31 tahun yang lalu dilupakan begitu saja. Kami akhirnya bertanya lantas kenapa hari ini persoalan ini kembali muncul, ada apa?” tanya Frans dengan nada pelan.
Frans mengatakan, hubungan Gereja Pengharapan dengan TNI AL sebenarnya selama ini berjalan sangat baik. Kawasan gereja sering dipakai untuk berbagai aktivitas militer ketika kapal perang bersandar.
“Mau taruh truk, senjata, pasukan, silakan. Tidak pernah ada masalah,” katanya.
Tetapi menurut mereka, persoalannya berubah ketika pembangunan dermaga kembali dimunculkan tanpa memahami sejarah panjang penolakan yang pernah terjadi.
Di situlah letak kekecewaan terbesar jemaat.
Mereka merasa gereja tidak dihargai sebagai lembaga yang memiliki sejarah panjang di Papua. “Gereja lebih dulu ada di tanah ini. Gereja membuka peradaban. Gereja membuka keterisolasian,” ujarnya disambut tepuk tangan massa.
Bagi masyarakat Papua, gereja bukan hanya tempat ibadah. Gereja adalah ruang sosial, ruang pendidikan, ruang perlindungan, bahkan bagian dari identitas orang Papua sendiri.
Karena itu, ketika pembangunan dianggap beririsan dengan ruang gereja, maka yang mereka rasakan bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman terhadap simbol dan martabat lembaga keagamaan.
Iapun menegaskan penolakan tersebut bukan juga didasari argumentasi hukum.
Ia menyebut bahwa kawasan tersebut sejak lama telah ditetapkan sebagai kawasan kepelabuhanan berdasarkan sejumlah regulasi pemerintah tahun 1996, termasuk keputusan menteri dan peraturan pemerintah. Artinya, seluruh pihak seharusnya memahami sensitivitas kawasan tersebut sejak awal.
Namun di balik semua argumentasi hukum dan sejarah itu, ada satu hal yang paling terasa, rasa takut kehilangan ruang damai. Bagi jemaat, Gereja Pengharapan bukan sekadar bangunan tua di tepi laut Jayapura. Di sana ada baptisan anak-anak mereka, ada pernikahan, ada air mata pemakaman. Ada doa-doa yang dipanjatkan selama puluhan tahun. Dan semua itu, menurut mereka, tidak bisa diukur hanya dengan hitungan meter proyek pembangunan.
“Karena gereja bagian integral dalam pembangunan bangsa ini, untuk itu kami hanya meminta satu hal, hentikan pembangunan dermaga di kawasan Gereja GKI Pengharapan,” tutup Frans.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Budi P. Yokhu, memimpin langsung sidak penertiban…
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini menabrak aturan. Merujuk pada…
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terus memperkuat…
Banyak anak muda akhirnya hanya membawa map lamaran dari satu kantor ke kantor lain tanpa…
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kawasan Bandara Sentani IPTU Wajedi, didampingi Kanit Binmas AIPTU…
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menggelar tatap muka bersama para wajib pajak…