

Damianus Katayu (foto:Sulo/Cepos)
Pertama Bentuk OPD Khusus Tangani Dana Otsus dan Kedua Bagi-bagi Uang Otsus ke OAP
Tanggal 21 November 2025 besok merupakan peringatan Hari Otonomi Khusus bagi Papua. Peringatan Hari Otsus Papua tersebut merupakan yang ke-24 sejak Otsus Jilid Pertama tahun 2001 dibentuk dan menjadi tahun ke-4 untuk perubahan UU Otsus atau jilid kedua UU Otsus Papua. Bagaimana tanggapan Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu terkait dengan perjalanan Otsus Papua tersebut?
Laporan Yulius Sulo, Merauke
Ditemui di ruang kerjanya, Damianus Katayu yang sebelumnya merupakan seorang dosen perguruan tinggi swasta di Merauke itu mengatakan bahwa dengan Otsus jilid pertama yang telah berjalan kurang lebih 20 tahun, telah dilakukan banyak evaluasi oleh berbagai pihak baik perguruan tinggi, NGO, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Termasuk MRP Papua juga melakukan evaluasi.
‘’Dan banyak catatan-catatan yang diberikan. Dari banyak catatan-catatan itu maka lahirlah Otsus perubahan kedua. Artinya dengan perubahan kedua itu, diharapkan memberikan perubahan manfaat yang besar bagi kebijakan-kebijakan Otsus di 4 bidang yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Focus pembiayaan Otsus ada di situ,’’ katanya, Sein (17/11).
Diakui disatu sisi orang Papua bertanya, Otsus ini dimana. Karena mereka merasa tidak pernah merasakan manfaat dari Otsus. ‘’ Sebetulnya dari bahasa-bahasa itu menjadi bahan yang dievaluasi. Untuk itu,kita sudah masuk ke dalam Otsus jilid II,’’ jelasnya.
Damianus Katayu mengaku di berbagai kesempatan dirinya selalu mengatakan dan tidak berharap Otsus jilid kedua tersebut dikatakan gagal lagi. Karena 4 bidang di Otsus jilid II yakni Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan harus benar-benar dirasakan manfaatnya.
‘’Misalnya pendidikan. Calistung di kampung-kampung masih menjadi masalah,. Hari ini spending mandatory pembagian dana Otsus ke pendidikan cukup besar. Infrastruktur cukup besar. Begitu juga kesehatan dan ekonomi. Kemudian dari keempat itu kita evaluasi. Bagaimana dengan calistung. Tapi yang kita lihat hari ini, calistung di kampung-kampung belum clear. Jangankan di kampung-kampung, di pinggir-pinggir kota masih masalah,’’ jelasnya.
Page: 1 2
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…