Tak Hanya Tindakan Hukum dari Aparat Tapi juga Penerapan Aturan yang Jelas

“Kami di dewan nantinya akan membahas ini baik di tingkat komisi maupun fraksi, sehingga tambang-tambang yang ada benar-benar memberi dampak positif bagi daerah dan masyarakat,” ujar Meraudje.

Meski mendorong pengelolaan tambang sebagai salah satu sumber PAD, DPRP menegaskan tidak akan menoleransi aktivitas tambang yang hanya menguntungkan pengusaha, tanpa melibatkan masyarakat lokal dan tanpa memperhatikan kelestarian alam.

“Kami sangat tidak setuju jika pengelolaan tambang di Papua hanya untuk kepentingan pengusaha. Yang terpenting, tambang harus dikelola dengan baik, melibatkan masyarakat lokal, dan tidak merusak lingkungan. Karena kita punya anak cucu sebagai generasi masa depan Papua. Jangan sampai mereka mewarisi tanah yang rusak akibat kesalahan kita hari ini,” tegas Meraudje.

Ia berharap, dengan regulasi yang jelas dan keterlibatan semua pihak, pengelolaan tambang di Papua dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masyarakat. “Semoga dengan begitu maka PAD kita akan semakin meningkat, tentunya masyarkaat dapat lebih sejahtra,” pungkasnya.(*/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos