Berharap Kemensos Perhatikan Pendidikan di Papua

Upaya KPKC Keuskupan Jayapura Mendorong Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak

Kota Jayapura sebagai barometer pendidikan di Tanah Papua, di satu sisi masih menyisakan sejumlah persoalan pendidikan. Diantaranya menyangkut banyaknya anak putus sekolah, atau anak-anak usia sekolah yang tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Persoalan ini, kini jadi perhatian serius dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Keuskupan Jayapura.

Laporan: Karolus Daot_Jayapura

Pemerintah Kota Jayapura telah mendorong adanya pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri, bahkan pemerintah juga sudah mendorong sekolah rakyat bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya menjangkau anak-anak usia sekolah di Kota Jayapura.  Bahkan, beberapa diantara anak-anak ini putus sekolah dengan berbagai faktor penyebab. Terutama masalah ekonomi. Dimana meski sekolah sudah gratis, namun mereka terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk makan dan minum.

Terkait hal ini, Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Keuskupan Jayapura menyerahkan data anak-anak putus sekolah dan anak tidak sekolah kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Papua di Kantor Dinas Sosial Provinsi Papua, Senin (11/5).

Sekretaris KPKC Keuskupan Jayapura, Elias Awekidabi Gobay, menyampaikan bahwa data tersebut diperoleh melalui hasil pendataanya selama ini di sejumlah wilayah di Kota Jayapura. Mayoritas anak yang didata berasal dari keluarga miskin, keluarga tidak utuh, tinggal bersama ibu tunggal maupun nenek, serta hidup dalam keterbatasan ekonomi dan sosial.

Anak-anak ini mereka ada yang bekerja menjaga parkiran di kawasan pertokoan dan minimarket di Jalan Baru Youtefa untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Ada pula anak-anak yang hidup berpindah-pindah dan tidur di kawasan pasar maupun pertokoan di Kota Jayapura,” ujarnya kepada Cenderawasih pos.