“Padahal, mereka ini menggunakan jalan dan BMM kita yang notabene adalah hak dari kendaraan-kendaraan yang ada di Provinsi Papua,” sambung Hans.
Hans pun tak menampik jika kendaraan baik roda dua maupun roda empat berplat atau bernomor polisi luar daerah merupakan kondisi nasional dan berlaku seluruh provinsi di Indonesia.
“Untuk plat kita hanya bisa menjaga penyetoran pajak saja, sedangkan kekuasaan sepenuhnya ada pada pihak Kepolisian. Itu sebabnya, kita sudah sampaikan kepada Polda Papua untuk menertibkan kendaraan berplat daerah,” kata Hans.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan Ditlantas perlu melakukan pengecekan dan pendataan terlebih dahulu terkait dengan kendaraan plat luar. “Perlu dilakukan pendataan dulu, sebab perlu dikoordinasikan dari asal plat nomor,” kata Kombes Benny, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Melihat suaminya diterkam dan diseret ke dalam air, sang istri langsung berteriak histeris dan meminta…
Menurut Haris, pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan di daerah ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat…
‘’Menyangkut perkara utang Pemda Merauke dalam hal ini RSUD Merauke, telah terjadi putusan Pengadiloan Negeri…
Kepala Distrik Sentani, Jeck Puraro, melakukan monitoring pemasangan papan informasi anggaran sekaligus penyerahan Alokasi Dana…
Efisiensi yang dilakukan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran ternyata juga menyasar dana yang…
Komitmen untuk menerangi Kabupaten Waropen kini berdiri di atas fondasi yang kokoh. PT PLN (Persero)…