“Apabila itu ada oknum anggota kami pasti akan kami proses,” tutupnya. Sementara itu, menyikapi isu pertambangan di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, saat ditemui, Rabu (3/9) menyebutkan bahwa hal ini telah menjadi perbincangan yang berlangsung terus menerus.
Bahkan, persoalan tambang ilegal di Kampung Wakia ini semakin kompleks dengan rumitnya proses penyelesaiannya, masyarakat setempat pun menjadi korban atas kisruh ini. “Jadi itu juga ada tanggung jawab dari kami dan (pemerintah,red) provinsi untuk kerja sama (menyelesaikannya,red),” ungkap Primus.
Primus mengapresiasi langkah masyarakat yang berani menggagalkan upaya penyelundupan BBM jenis solar yang masuk ke Kampung Wakia, yang diduga untuk operasional tambang tersebut. Ia menegaskan, DPRK Mimika akan bekerja sama dengan pihak kepolisian serta instansi terkait dalam menangani persoalan itu. “Karena isu ini naik itu akhirya jadi perang suku atau tapal batas, padahal persoalannya itu tentang tambang ilegal di sana, di Kampung Wakia,” tutup Primus. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kelompok masyarakat asal wilayah pegunungan kembali mengajukan tuntutan ganti rugi atau denda adat menyusul tewasnya…
DPR Papua menggelar rapat paripurna pembukaan penetapan rekomendasi DPR Papua terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)…
Upaya pencarian terhadap korban yang hanyut di Kali Uwe beberapa waktu lalu belum usai. Di…
Menyikapi krisis kemanusiaan ini, Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya bergerak cepat mengambil peran ganda tidak hanya…
Komandan Kodaeral X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, secara tegas menyatakan penghentian rencana pembangunan Dermaga…
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pangan setempat terus memastikan hewan kurban yang akan dipotong pada…