

JAYAPURA – Ending dari aksi demo dalam bentuk mimbar bebas ratusan mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Papua se-kota Jayapura pada, Selasa (2/9) memang kondusif dan tertib. Namun siapa sangka ada kekecewaan yang tersirat dari para pendemo. Ini setelah hingga akhir orasi dan pembacaan pernyataan sikap ternyata tak satupun anggota DPR Papua yang hadir di lapangan.
Padahal sehari sebelumnya, seluruh pimpinan dan anggota DPRP masih sempat mendatangi pendemo di Taman Imbi termasuk mengantarkan pendemo ke Mapolda Papua sambil berjalan kaki. Massa menyebut ada perlakuan berbeda yang dilakukan DPR Papua. Padahal massa berharap usai pembacaan tuntutan, pernyataan sikap tersebut diserahkan ke pimpinan DPR.
Disini sempat terdengar kekecewaan pendemo dimana saat orasi disampaikan beberapa perempuan, ada pernyataan untuk membakar gedung DPR karena dianggap tidak memahami kesulitan dan penderitaan rakyat. Padahal bisa duduk di parlemen karena suara yang diberikan rakyat.
Belum lagi pajak para elit ini ternyata ditanggung pemerintah sehingga nampak sekali perbedaan. Rakyat kecil bekerja banting tulang untuk makan tapi masih dipalak dengan pajak sementara wakil rakyat dibebaskan dari pajak karena ditanggung pemerintah.
Karena tak ada wakil rakyat akhirnya kordinator lapangan (Korlap) Yulianus Bunai (22) dan penanggungjawab aksi, Kamus Bayage menyerahkan pernyataan sikap tersebut kepada kepala perwakilan Komnas HAM. Sebelumnya MRP juga diharapkan bisa hadir mengingat ada sejumlah tuntutan yang nantinya berkaitan dengan ulayat maupun hak-hak dasar orang asli Papua.
Kapolres Jayawijaya melalui Kabag Ops AKP Edy T Sabhara menjelaskan untuk insiden jembatan yang putus…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, pada 2026 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp11 miliar untuk 500…
Franky yang memiliki golongan darah B tersebut mengaku pada awalnya dia melakukan donor ada kekuatiran…
Sanking banyaknya orang menaiki jembatan tersebut akhirnya tali jembatan putus dan 30 an orang tenggelam.…
Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penduduk di daerah itu mencapai 1,074 juta…