

Robby Kepas Awi, SE,MM ( foto: Priyadi/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura Robby Kepas Awi, SE.,MM., mengungkapkan, pihaknya baru saja menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) Perkotaan dan Perdesaan. SPPT yang dibagikan kepada wajib pajak di 5 Distrik, 24 Kelurahan, Kota Jayapura, jumlahnya 55.219 wajib pajak. Dari jumlah itu jika dinominalkan kurang lebih Rp 59.138.468.758.
“Setelah kami bagikan SPPT PBB Perkotaan dan Perdesaan ini, kami harap wajib pajak langsung membayarnya, bisa dibayarkan ke seluruh KCP Bank Papua, Loket pembayaran Bank Papua di Kantor Bapenda belakang Mal Jayapura dan loket pembayaran mobile keliling yang kami lakukan di beberapa titik di Kota Jayapura,” ungkapnya, Senin (21/3) kemarin.
Robby menjelaskan, karena penetapan SPPT PBB sudah dilakukan tahun 2022 dibagi tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh temponya bulan Juli 2022, jadi wajib pajak harus segera membayarnya.
Diakui, target PAD Kota Jayapura cukup besar, yakni Rp 243 miliar lebih. Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak dan Retribusi di semua sektor harus benar-benar bisa dioptimalkan semaksimal mungkin.
Sebab, untuk penerimaan triwulan pertama tahun ini, sampai dengan bulan Februari sudah Rp 49 miliar lebih dan masih kurang Rp 10 miliar untuk target triwulan pertama. “Jika Rp 10 miliar ini bisa tercapai maka capaian target triwulan pertama ini kita sudah lalui,”ujarnya.
Menurut Robby, Bapenda terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah, dimana petugas Bapenda terus menagih piutang dan mendata WP baru karena potensi pendapatan daerah baru tahun 2022 tantangan Bapenda masih besar, karena masih pandemi Covid-19, tapi petugas Bapenda yakin target ini akan tercapai sehingga jauh-jauh hari pihaknya terus bekerja keras.
“Kami juga mengimbau kalau masyarakat telah menerima SPT PB yang dibagikan resmi oleh petugas Bapenda Kota Jayapura langsung bisa dibayarkan di Bank Papua dan bisa datang langsung bayar ke Kantor Bapenda belakang Mal Jayapura dan kami juga akan layani melalui mobil keliling kami pembayaran PBB di kelurahan- kelurahan,”tandasnya.(dil/tri)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…