

Suasana rapat koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Jumat (14/6) kemarin. (foto: Yohana/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua bersama Bank Indonesia dan seluruh stakeholder lainnya dalam penggerak TPID (Tim Pengawas Inflasi Daerah) melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, mencatat bahwa Inflasi Papua masih di bawah inflasi nasional.
Hal tersebut disampaikan, Pj. Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur bahwa arahan Presiden RI, menjadi pedoman dan arahkan bagi pihaknya dalam menjaga pengendalian inflasi kedepannya.
“Kita di Provinsi Papua, 2,18 artinya pengendalian inflasi kita tetap terjaga, dikarenakan kerjasama semua tim dalam menjaga pengendalian inflasi di Provinsi Papua, “ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (14/6) kemarin.
Menurutnya, inflasi nasional sebesar 2,84 persen, sementara inflasi Papua di angka 2,18 persen, dengan demikian upaya pengendalian inflasi harus tetap dilakukan.
Seperti imbauan presiden terkait mengatasi cuaca ekstrem, yakni badai elnino, setiap daerah harus mempersiapkan sumber-sumber air agar menjaga kesuburan tanaman.
“Antisipasi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kita harus memastikan agar rantai pasokan pangan baik, distribusi bagus, pengendalian harga dari tingkat petani hingga pasar, harus bisa diperhatikan, ” jelasnya.
Ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengendalikan inflasi, bahkan pihaknya juga setiap Hari Senin selalu melakukan rapat koordinasi.
Selain itu, pihaknya juga selalu melakukan interverensi pasar, mengecek ketahanan stok jika ada stok kurang maka akan langsung ditambahkan, bahkan kegiatan pasar murah juga terus dilakukan.(ana/ary)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Disisi lain, suhu udara dingin yang menusuk tulang dan keterbatasan akses jaringan komunikasi kerap menjadi…
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jayapura mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp2 miliar pada 2026.…
Kepala BGN Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama menyatakan aktivasi ini diberikan kepada setiap SPPG yang…
Kondisi tersebut disampaikan dalam penjelasan terkait perkembangan cuaca dan iklim di wilayah Papua Selatan, menyusul…
Wakil Gubernur Papua Barat Daya mengatakan tanah yang telah diwakafkan harus memiliki dokumen hukum yang…
Para mahasiswa keperawatan diminta tidak hanya mengejar profesi, tetapi juga memiliki semangat pengabdian dan kesiapan…