

Pegawai di BPJS Ketenagakerjaan Papua, Jayapura saat melakukan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, di bulan Juni 2025. (foto:Dokumen CEPOS)
JAYAPURA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Papua, mencatat Januari hingga Juni 2025, total pembayaran klaim santunan sebesar Rp101 miliar.
Jumlah ini merupakan hasil dari lima program perlindungan utama yang dijalankan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, Sirta Mustakiem menyampaikan bahwa angka tersebut menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan para pekerja, terutama yang berada di wilayah timur Indonesia.
“Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik Rp 101 miliar itu ada ribuan pekerja dan keluarga mereka yang terbantu ketika menghadapi musibah, kehilangan pekerjaan, atau memasuki masa pensiun,” ujarnya, Rabu (9/7).
Menurutnya, sebagian besar klaim didominasi oleh JHT dan JKK. Pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja, baik ringan maupun berat, mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak. Bahkan, bagi kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat atau kematian, keluarga peserta juga memperoleh santunan sesuai ketentuan.
BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong para pemberi kerja di Papua untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasi aktif dilakukan terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor informal.
Sirta menambahkan bahwa program JKP yang relatif baru juga mulai menunjukkan dampak positif. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami ingin semua pekerja merasa aman dan terlindungi, tidak hanya saat bekerja, tapi juga saat sudah tidak bekerja lagi,” tegas Sirta.
Dengan pembayaran klaim yang terus meningkat, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai pelindung dan mitra strategis dalam membangun kesejahteraan pekerja Indonesia, khususnya di Papua. (dil/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…
Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…
Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…
Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…