

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ( foto: Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Kasus mutilasi terhadap 4 warga sipil di Timika dengan pelaku anggota TNI, mendapat atensi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dalam kunjungannya ke Papua, Rabu (31/8), orang nomor satu di Republik Indonesia itu memerintahkan Panglima TNI untuk segera membantu proses hukum terhadap para pelaku yang sudah melakukan tindakan mutilasi terhadap warga sipil di Timika Papua.
“Saya perintahkan Panglima TNI untuk membantu proses hukum,” kata Jokowi di Sentani Kabupaten Jayapura Papua, Rabu (31/8).
Jokowi juga menyebut saat ini kasus itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan dibackup TNI. Karena itu dia berharap proses hukum terhadap kasus ini harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI tidak hilang. “Saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum, “tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, kronologi mutilasi terhadap keempat korban ini diawali dengan adanya tindakan dari para tersangka yang memancing keempat korban dengan iming-iming melakukan jual beli senjata api.
Keempat korban kemudian membawa uang senilai Rp 250 juta sesuai dengan nilai yang disepakati antara kedua belah pihak. Korban dan pelaku kemudian bertemu Distrik Mimika Baru, pada 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.50 WIT. Namun, para pelaku justru membunuh mereka.
Setelah melakukan pembunuhan, selanjutnya para pelaku memasukan jenazah ke dalam mobil korban dan membawanya ke Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, untuk dibuang.(roy/ary)
Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…
Kepala Dinas Kesehatan Lanny Jaya, Niel Yigibalom, SKM., M.Si., menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama…
Wakil Gubernur Papua Pegununugan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakan tak bisa dipungkiri lagi jika…
Momen ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Pramuka di Kabupaten Keerom setelah sempat vakum selama…
Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan Boplas yang dinilai meresahkan.…
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…