Untuk itu kata Jhon atas nama pembangunan dan kemanusiaan ia memohon agar pemerintah pusat mengatensi situasi ini dengan menarik pasukan non organik dan pemda membentuk tim penanganan konflik guna membangun komunikasi dengan OPM agar bisa kembali ke markasnya kemudian masyarakat kembali ke kampungnya.
“Pembangunan harus berjalan, kerugian-kerugian yang timbul diselesaikan dalam kerangka penanganan pasca konflik sesuai UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan, libatkan semua pihak dalam pemerintahan dan bagi jabatan merata,” imbuhnya.
Jhon lantas memberi kesimpulan bahwa pembangunan di DOB Papua Tengah harus berjalan tanpa konflik, untuk itu semua pihak yang berkompeten harus bisa meminimalisir konflik dan menghentikan konflik dengan berdialog. Tentu kita semua tahu dialog tidak membunuh siapa siapa jadi pemerintah harus memastikan negara hadir lewat pembangunan namun yang tanpa konflik bersentaja,”tutupnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari dalam kegiatan…
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally, mengatakan penguatan konektivitas menjadi salah satu perhatian…
Menjelaskan situasi di lapangan, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi pemalangan, Kamus Bayage, menegaskan bahwa penutupan…
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rudi Aibesa, S.KM. M.Kes membenarkan jika ada surat yang dikeluarkan oleh…
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Tolikara, Meinus W. Yanengga, S.IP., bersama anggota DPRK Tolikara dalam…
Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom menekankan sesuai dengan ketentuan undang -undang nomor…