Untuk itu kata Jhon atas nama pembangunan dan kemanusiaan ia memohon agar pemerintah pusat mengatensi situasi ini dengan menarik pasukan non organik dan pemda membentuk tim penanganan konflik guna membangun komunikasi dengan OPM agar bisa kembali ke markasnya kemudian masyarakat kembali ke kampungnya.
“Pembangunan harus berjalan, kerugian-kerugian yang timbul diselesaikan dalam kerangka penanganan pasca konflik sesuai UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan, libatkan semua pihak dalam pemerintahan dan bagi jabatan merata,” imbuhnya.
Jhon lantas memberi kesimpulan bahwa pembangunan di DOB Papua Tengah harus berjalan tanpa konflik, untuk itu semua pihak yang berkompeten harus bisa meminimalisir konflik dan menghentikan konflik dengan berdialog. Tentu kita semua tahu dialog tidak membunuh siapa siapa jadi pemerintah harus memastikan negara hadir lewat pembangunan namun yang tanpa konflik bersentaja,”tutupnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura Semuel…
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…