Tujuh Kepala Daerah di Papua Belum Lunasi NPHD

Keeerom dan Supiori Malah Belum Capai 50 %

JAYAPURA – Tiga bulan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 7 pemerintah kabupaten di Papua belum 100 persen melunasi dana dukungan PIlkada sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) kepada KPU setempat.

Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan tujuh kepala daerah yang belum serahkan 100 persen NPHD-nya yakni Kabupaten Keerom, Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura, Yapen, Waropen, Biak,dan Kabupaten Supiori.

“Untuk Provinsi Papua, Kota Jayapura dan Kabupaten Sarmi NPHD-nya sudah 100 persen,” kata Steve saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (28/7).

Namun kata Steve, dari 7 daerah itu dua kepala daerah yang justru penyerahan NPHD-nya ke KPU setempat belum mencapi 50 persen yakni Keerom dan Waropen.

Berdasarkan data KPU, nilai hibah Keerom sebesar Rp 45,4 miliar. Namun yang baru terealisasi adalah Rp 800 juta untuk tahap pertama dan Rp 4 miliar untuk tahap kedua. Sedangkan Waropen nilai NPHD Rp 35 miliar namun yang baru terealisasi Rp 10 miliar.

“Seakan Bupatinya tidak peduli dengan Pilkada, padahal bulan depan sudah masuk tahapan pendaftaran,” tegasnya.

Ia pun menegaskan dana hibah Pilkada dipercepat proses pembayarannya, sebab jika tidak dilakukan maka berpotensi tidak dilakukannya Pilkada di daerah tersebut akibat tidak adanya anggaran.

“Para kepala daerah segera mempercepat pelunasan NPHDnya, jika tidak pemilihan kepala daerah tidak berjalan di daerah tersebut karena tidak adanya dukungan anggaran,” ujarnya.

“Seakan bupatinya tidak peduli dengan Pilkada,” sambungnya menegaskan.

Steve pun tak menampik bahwa sebelumnya NPHD Pilkada di Provinsi Papua disoroti Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“NPHD kita turut disorot Kemendagri dan BPKP, dalam rapat yang digelar Kamis (4/7) lalu, mereka sangat menyesalkan kenapa proses pencairan dana Pilkada tersendat, khususnya di Papua,” ucapnya

Menurut Steve, alasan beberapa daerah belum menyerahkan NPHD 100 persen lantaran masih menunggu revisi anggaran. (fia/tri)

Data Hibah Pilkada tahun 2024 se KPU Provinsi Papua

Satker Nilai NPHD Nilai Transfer Tahap I Tahap II

KPU Provinsi Papua Rp 155 miliar Rp 155 miliar

KPU Kota Jayapura Rp 65.704 miliar 40 persen 60 persen

KPU Kab Keerom Rp 45.434 miliar 1,76 persen 8,80 persen

KPU Kab Sarmi Rp 48 miliar 40 persen 60 persen

KPU Biak Numfor Rp 41 miliar 40 persen –

KPU Kab Jayapura Rp 55.051 miliar 18,16 persen 36,33 persen

KPU Yapen Rp 43,979 miliar 60 persen –

KPU Kab Supiori Rp 19.776 miliar 40 persen –

KPU Kab Mambra Rp 55 miliar 40 miliar –