

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Arjuna Sakir menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2021 yang diterima oleh Plh Sekda Nduga Ricky Y. Kapelle, S.Stp, Jumat (29/7) (Humas For Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Kabupaten Nduga menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Papua atas pemeriksaan LKPD Pemda Nduga Tahun Anggaran 2021.
Penyerahan laporan pemeriksaan ini diterima langsung oleh Plh Sekda Nduga Ricky Y. Kapelle, S.Stp dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Arjuna Sakir di Kantor BPK RI Perwakilan Papua pada Jumat (29/7) yang juga dihadiri oleh Wakil I DPRD Nduga, Alimi Gwijangge, Kepala Inspektorat Kabupaten Nduga Muh. Tahir S.Pd, S.Sos.
“Pemerintah melalui Bapak Pj Bupati berkomitmen yang sangat tinggi dalam melakukan perubahan – perubahan ke arah yang lebih baik, kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme pengelolaan pengelolaan daerah yang berlaku membuat Kabupaten Nduga juga memperoleh Opini WTP, ini semua berkat kerjasama dari semua pihak, OPD di lingkungan Pemda dan seluruh yg terlibat dalam sistem pengelolaan keuangan di Nduga,”Ungkap Plh Sekda Nduga Ricky Y. Kapelle, S.Stp.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Nduga Alimi Gwijangge mengatakan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada LKPD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2021 dan telah memberikan hasil pemeriksaan tersebut.
“Hasil dari pemeriksaan yang telah diserahkan kepada masing-masing DPRD dan Pemerintah Daerah yang memuat rekomendasi akan menjadi bahan kami untuk melakukan pengawasan dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara atay daerah yang lebih baik,”Pungkasnya.(humas/gin)
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…