

Sekda Kota Jayapura Frans Pekey memberikan penjelasan kepada masyarakat yang melakukan demo di jalan masuk kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (27/6) kemarin. (Mboik Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura terpaksa menunda pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) terhadap 820 tenaga honorer yang sudah diverifikasi dan divalidasi (verval).
Semula tes ujian CAT terhadap 820 calon aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari tenaga kontrak K2 di kantor pemerintahan Kota Jayapura itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Juli mendatang. Namun karena ada aksi protes, pelaksanaan CAT ditunda.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey, datang menemui langsung sejumlah masyarakat dan juga tenaga honorer Pemkot Jayapura itu, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah dan upaya pemerintah kota Jayapura menyikapi permasalahan pengangkatan tenaga kontrak di Pemkot Jayapura itu.
Salah satu hal yang ditegaskan oleh mantan PJ Walikota Jayapura itu adalah kembali menunda pelaksanaan ujian CAT terhadap 823 calon pegawai negeri sipil yang berasal dari tenaga kontrak atau honorer di lingkup pemerintahan Kota Jayapura itu.
“Saat ini Pak PJ sedang tidak enak badan, kalau beliau sudah masuk nanti, saya juga tadi sudah minta beliau untuk kami lakukan rapat terbatas, Walikota, Sekda dengan kepegawaian untuk bicara ambil langkah-langkah lebih lanjut. 820 yang mau ikut tes di tanggal 3,4 itu akan ditunda,”ujar Frans Pekey, Kamis (27/6).
Lebih lanjut, Sekda mengatakan tindak lanjut dari aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat dan gabungan honorer dari wilayah Port Numbay itu, Pemkot Jayapura akan melakukan validasi ulang terutama untuk tenaga-tenaga honorer atau kontrak yang sudah terdaftar di dalam database tenaga kontrak maupun honorer di lingkup pemerintahan Kota Jayapura.
“Kemarin teman-teman semua ada bertemu dengan Pak PJ Wali Kota di Jembatan Merah, itu akan kita verifikasi lagi mana yang ada dalam database, mana yang tidak ada dalam database. Lalu yang tidak ada dalam database Saya akan mengajak perwakilan untuk kita sama-sama bertemu dengan Kementerian, karena itu masalah sendiri tidak bisa langsung masuk di dalam database. Karena database itu terkunci untuk itu yang ada di luar database urusannya sendiri. Tetapi yang kita fokus selesaikan dalam waktu dekat ini adalah mereka yang sudah ada nama dalam database,”jelasnya.
“Saya punya hati untuk Port Numbai, kita akan proses yang penting nama ada dalam database maka masuk dalam 2000 kuota yang disiapkan,” tambahnya.
Page: 1 2
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk…
AKP Rian menegaskan bahwa puluhan orang yang ditahan setelah terlibat dalam beberapa tindakan kriminal. Dari…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menjelaskan bahwa saat ini tim terpadu atau Garnisun terus…
Ia menambahkan, pada awal bulan lalu Pemkot Jayapura juga telah menyalurkan enam unit kendaraan dinas…
Agus Salim dan Sa’di berangkat dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi menggunakan satu unit perahu…
Kepala DKP Papua Iman Djuniawal, mengatakan selama ini sebagian besar hasil tangkapan ikan di Wilayah…