

Sekda Kota Jayapura Frans Pekey memberikan penjelasan kepada masyarakat yang melakukan demo di jalan masuk kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (27/6) kemarin. (Mboik Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura terpaksa menunda pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) terhadap 820 tenaga honorer yang sudah diverifikasi dan divalidasi (verval).
Semula tes ujian CAT terhadap 820 calon aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari tenaga kontrak K2 di kantor pemerintahan Kota Jayapura itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Juli mendatang. Namun karena ada aksi protes, pelaksanaan CAT ditunda.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey, datang menemui langsung sejumlah masyarakat dan juga tenaga honorer Pemkot Jayapura itu, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah dan upaya pemerintah kota Jayapura menyikapi permasalahan pengangkatan tenaga kontrak di Pemkot Jayapura itu.
Salah satu hal yang ditegaskan oleh mantan PJ Walikota Jayapura itu adalah kembali menunda pelaksanaan ujian CAT terhadap 823 calon pegawai negeri sipil yang berasal dari tenaga kontrak atau honorer di lingkup pemerintahan Kota Jayapura itu.
“Saat ini Pak PJ sedang tidak enak badan, kalau beliau sudah masuk nanti, saya juga tadi sudah minta beliau untuk kami lakukan rapat terbatas, Walikota, Sekda dengan kepegawaian untuk bicara ambil langkah-langkah lebih lanjut. 820 yang mau ikut tes di tanggal 3,4 itu akan ditunda,”ujar Frans Pekey, Kamis (27/6).
Lebih lanjut, Sekda mengatakan tindak lanjut dari aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat dan gabungan honorer dari wilayah Port Numbay itu, Pemkot Jayapura akan melakukan validasi ulang terutama untuk tenaga-tenaga honorer atau kontrak yang sudah terdaftar di dalam database tenaga kontrak maupun honorer di lingkup pemerintahan Kota Jayapura.
“Kemarin teman-teman semua ada bertemu dengan Pak PJ Wali Kota di Jembatan Merah, itu akan kita verifikasi lagi mana yang ada dalam database, mana yang tidak ada dalam database. Lalu yang tidak ada dalam database Saya akan mengajak perwakilan untuk kita sama-sama bertemu dengan Kementerian, karena itu masalah sendiri tidak bisa langsung masuk di dalam database. Karena database itu terkunci untuk itu yang ada di luar database urusannya sendiri. Tetapi yang kita fokus selesaikan dalam waktu dekat ini adalah mereka yang sudah ada nama dalam database,”jelasnya.
“Saya punya hati untuk Port Numbai, kita akan proses yang penting nama ada dalam database maka masuk dalam 2000 kuota yang disiapkan,” tambahnya.
Page: 1 2
Penolakan diambil setelah daging ayam tersebut terbukti tidak layak konsumsi akibat tingkat cemaran mikroba yang…
Menerima laporan adanya perkelahian antar 2 kelompk warga di Gudang Arang tersebut, Patroli Ramadan langsung…
Menurut Philemon, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perikanan dan…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Narkoba Iptu Jan B Saragih, SH, membenarkan adanya penyerahan narkotika yang…
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan catatan yang disampaikan berkaitan dengan…
Studi banding ke Raja Ampat dinilai sangat tepat, karena dinilai memiliki banyak kesamaan, baik dari…