Ketua DPRP: Jika Terjadi Praktek Nepotisme DPRP Akan Bentuk Tim Memanggil Pihak Terkait
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura akan mengumumkan kembali hasil tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk pengangkatan tenaga honorer yang sempat bermasalah sebelumnya.
“Karena kemarin ada Pemilu sehingga kita tunda pengumumannya,” ucap Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey ketika menjawab pertanyaan Ceposonline.com usai ditemui di Holtekamp, Selasa (27/2) kemarin.
Kata Frans Pekey, proses pelaksanaan Pemilu sudah selesai dan kemungkinan dalam waktu dekat sudah diumumkan kembali hasilnya.
“Proses validasi data honorer ini yang sedang kita jalankan secara internal dengan pimpinan OPD dulu,” jelasnya.
Ditanya soal kelanjutan pengusulan untuk pengangkatan seluruh tenaga honorer di Kota Jayapura, Frans Pekey menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan semuanya kepada Kemenpan RB.
“Sekarang kita menunggu kebijakan dari Kemenpan RB, harapan kita semua tenaga honorer kita ini bisa diangkat menjadi tenaga non ASN,” tutup Frans Pekey.
Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
Namun karena banyaknya aksi protes dari masyarakat Port Numbay membuat Pemkot Jayapura memverifasi ulang nama-nama yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi CASN.
Sementara itu Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw curiga dengan proses pengangkatan honorer menjadi ASN pada formasi 2023 yang belakangan banyak menimbulkan protes. Ia mengaku sempat mendengar informasi soal banyaknya nama yang selama ini sudah terdaftar namun justru tidak masuk.
Malah nama-nama yang masuk adalah mereka yang tidak pernah terlihat atau terdengar. “Saya memang mendengar ada sejumlah nama yang sudah mengabdi sekian lama dan namanya ada namun tidak diangkat. Lalu ada yang tidak punya nama tapi justru diangkat. Ini patut dipertanyakan,” kata Jhony Banua di ruang kerjanya, Senin (27/2).
Ia menyatakan bahwa jika kecurigaannya benar dan disandingkan dengan banyaknya warga yang protes maka hal tersebut harus ditindaklanjut. “Kalau itu menjadi hak orang lain mengapa dipotong atau dihilangkan begitu. Pertanyaannya kalau ada yang tidak pernah masuk dan tidak pernah dilihat tapi kok namanya muncul ini juga patut dipertanyakan,” cecarnya.
Jhony berfikir bisa saja ada oknum di kepegawaian atau kepala dinas yang mencoba menitip orang untuk dimasukkan. “Jadi sekali lagi jika ini benar, kami DPR meminta itu diusut sebab itu menjadi bagian dari nepotisme. DPR juga siap membentuk tim untuk dilakukan investigasi dengan memanggil para pihak yang terlibat,” tegasnya.
Jhony menyebut jika ada pengaduan maka dirinya akan segera meminta komisi yang bersangkutan untuk mendalami dan bila ada oknum siapapun dia patut diproses karena sudah menyalahi. Jhony juga mendengar jika angka transaksi agar bisa lolos atau diterima bisa mencapai puluhan juga sehingga dari informasi ini ia menyatakan bahwa proses penerimaan atau pengangkatan itu perlu dikaji dan diperiksa kembali.
“Saya setuju untuk dilaporkan dan diungkap siapa saja yang terlibat,” tutupnya. (ans/ade/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos