Categories: BERITA UTAMA

Menkopolhukam: Politik Identitas Disinyalir Jadi Aspek Kerawanan Pemilu 2024

JAYAPURA – Menkopolhukam RI, Mohammad Mahfud MD mengutarakan beberapa isu nasional yang menjadi perhatiannya dalam rangka Pemilu tahun 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 di Mabes Polri, Rabu (27/9/2023) yang dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

Beberapa Isu yang dimaksud Mahfud MD diantaranya terkait Ponpes Al-Zaytun, Tragedi Kanjuruhan, kasus Ferdy Sambo, TP Pedagangan Orang, Pemilu 2024, Rafael Alun & Mario Dandy, serta TPPU 349 T.

Menkopolhukam juga menyoroti aspek kerawanan yang dapat mengganggu tahapan Pemilu 2024, seperti politik identitas, penyerangan terhadap aparat sarpras Pemilu, serta antisipasi terulangnya insiden yang menyebabkan petugas KPPS meninggal dunia, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

“Dalam rangka menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024, saya menekankan pentingnya netralitas dan sinergitas penyelenggara Pemilu, ASN, TNI, dan Polri,” terang Menkopolhukam dalam rilis yang diterima Ceposonline.com, Kamis (28/9/2023) malam.

Menkopolhukam juga menyoroti perlunya koordinasi dan pengendalian terhadap penyebaran disinformasi, misinformasi, dan malinformasi terkait Pemilu 2024 di media social.

Menkopolhukam RI berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar, mengingat pentingnya Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa netralitas TNI/Polri adalah prinsip yang tak bisa dikompromikan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan selama Pemilu.(*)

newsportal

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago