Aspirasi  Kepala Daerah Harus OAP Diterima Presiden

“Memang Belum Ada Jawaban Setuju atau Tidak. Kita Menunggu Saja tapi Sekali Lagi Itu Harus Diperjuangkan,”  Ketua MRP Nerlince Wamuar

JAYAPURA – Aspirasi yang berkaitan dengan Pemilu di Papua akhirnya disampaikan langsung ke Presiden, Joko Widodo. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar pada 12 Juni lalu berhasil menemui presiden dan menyampaikan sejumlah poin salah satunya adalah tentang kepala daerah dimana bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus berstatus Orang Asli Papua.

“Kami sampaikan bahwa ada aspirasi terkait bupati dan wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota yang harus OAP. Ini menjadi pergumulan selama ini dan itu telah saya sampaikan langsung ke hadapan presiden,” kata Nerlince kepada wartawan di press room MRP, Jayapura, Rabu (26/8) kemarin.

Hanya ketika itu presiden tidak langsung menjawab dan menyerahkan kepada Mendagri, Tito Carnavian. “Memang belum ada jawaban setuju atau tidak. Kita menunggu saja tapi sekali lagi itu harus diperjuangkan,” tegasnya.

Nerlince menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak berkunjung ke Papua dan tak sedikit yang bertanya kenapa presiden sering ke Papua. Dari catatan ini akhirnya Nerlince sampaikan biarlah di akhir perjalanan sebagai kepala negara ada satu kebijakan yang menjadi kado bagi semua yakni kepala daerah dan wakilnya berstatus OAP.

“Saya bilang bapak sudah meletakkan hal yang baik dan nantinya anak bapak (Gibran Rakabuming) yang akan menerima buah dari kebaikan itu dan kita tunggu saja,” tutupnya. Selain itu, Nerlince juga menyampaikan terkait selama 3 tahun nasib para honorer dan CPNS belum bisa dipastikan.

“Kami minta pemerintah pusat meninjau kembali dan disini kami minta diperhatikan kepala kepala daerah kabupaten bahkan gubernur  sehingga ada kepastian bagi calon PNS,” bebernya.

Yang terakhir adalah menyangkut dana Otsus untuk diberikan langsung ke masyarakat tanpa harus lewat pemerintah lagi. Dalam pertemuan itu, Nelince menjelaskan bahwa Otsus di Papua sudah berjalan lebih dari 20 tahun dan negara menyampaikan jika Otsus berhasil. Namun OAP justru menyampaikan tidak berhasil sehingga untuk Otsus kedua ini MRP meminta negara lebih memperhatikan bahwa dana Otsus yang ke kabupaten kota apakah  bisa langsung diterima OAP di kampung – kampung.

“Jadi masyarakat langsung memegang uangnya, bukan dari pemerintah  yang akhirnya banyak potongan juga,” sindir Nerlince. Terkait ini Presiden mempertanyakan apakah hal tersebut tidak akan bermasalah? Namun disini Nerlince sampaikan bahwa pemerintah yang membuat aturan lainnya dan tinggal dijalankan.

“Ada dana BOS dan BLT yang juga bisa langsung kok, mengapa yang ini tidak bisa. Yang saya lihat saat itu presiden meminta Mendagri, Menkopolhukam dan Mensesneg untuk menulis dengan baik. Kami menunggu saja,”  tutupnya. (ade/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos