Aliansi BEM Desak Penembak Advokat HAM Papua Diungkap

JAYAPURA-Aliansi BEM Se-Papua menggelar aksi demontrasi di lingkaran Abepura, Kota Jayapura Papua, Kamis (25/7) kemarin. Aksi tersebut menuntut Kapolda Papua Barat dan Kapolresta Manokwari melakukan penyelidikan terhadap pelaku penembakan terhadap Advokat Senior dan Aktivis HAM Papua Yan Christian Warinussy SH di Manokwari, pada Rabu (17/7) lalu.

   Dalam tuntutan yang dibacakan oleh Koordinator Lapangan (Korlab) umum Yaly Dapla, menyatakan dasar aksi tersebut untuk mendorong pengungkapan pelaku penembakan Pembela HAM Papua Yan Warinusssy. Sebab yang terjadi selama ini, ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM di Papua, tapi pelakunya tidak dapat terungkap.

  Hal ini terjadi karena kurangnya keseriusan penyidik dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. Kemudian Komnas HAM perwakilan Papua juga dianggap tidak pernah serius menginvestigasi kasus pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih.

  Padahal kasus pelanggaran HAM di Papua ini sudah terjadi yang ke sekian kalinya. Seperti pada tahun 2023 aksi teror terhadap jurnalis senior Viktor Mambor. Viktor diteror dengan ledakan yang diduga Bom di samping kediamannya di Angkasapura, Distrik Jayapura Utara. Ironisnya kasus itu dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

  Kemudian di tahun yang sama (2023 red) hal serupa juga terjadi di Kabupayen Yahukimo, dimana seorang perempuan bernama Mina Selepole dengan temannya dibunuh dan diperkosa oleh OTK di alam Hutan. Sampai hari ini kasusnya tidak jelas. Serta kasus pelanggaran HAM lainnya dirasakan oleh Orang Papua.

  Kondisi ini sangat prihatin, akan tetapi aparat penegak hukum tidak pernah mengungkapkan dalang di balik aksi kejahatan yang ada. Atas peristiwa kejahatan yang ada Aliansi BEM Se Papua ini mendesak Kapolda Papua Barat dan Kapolres  Manokwari segera melakukan penyelidikan terhadap pelaku penembakan.

   Aliansi BEM ini juga meminta Komnas HAM RI segera turun melakukan investigasi pelanggaram HAM yang terjadi di Papua. Negara juga segera tarik militer organik dan non organik dari Papua. Hentikan kekerasan di tanah Papua. Negara Republik Indonesia berhenti terror terhadap jurnalis Papua, Negara Republik Indonesia berhenti terror terhadap pengacara atau aktivis HAM di Papua. Serta meminta negara segera memberikan hak penentuan nasip sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis mengatasi masalah Papua

  “Kami mendesak dewan HAM PBB datang ke Papua untuk investigasi independen terkait kasus pelanggaran HAM di Papua,” tegas Dapla.