Categories: BERITA UTAMA

Plh Gubernur Papua Serahkan SK Mendagri

>Dua Pejabat Daerah Diminta Responsif Melayani Masyarakat

JAYAPURA – Pelaksana Harian Gubernur Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun meminta kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura  DR Frans Pekey MSi dan Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra SH MM agar lebih responsif dalam melayani masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Rumasukun saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) tentang perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Sarmi dan Wali Kota Jayapura selama satu tahun ke depan.

Sebagaimana, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kembali menunjuk Frans Pekey untuk mengisi kursi sebagai Pj Wali Kota Jayapura. Sedangkan Markus O. Mansnembra sebagai Pj Bupati Sarmi.

Gubernur berharap Pj Wali Kota Jayapura dan Bupati Sarmi lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

“Saya berharap Pj Bupati Sarmi dan Wali Kota Jayapura beserta semua jajaran lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, lebih responsif kepada kepentingan masyarakat, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan mewujudkan harapan masyarakat,” ucap Rumasukun dalam sambutannya penyerahan SK di Aula kantot Gubernur Dok II Jayapura, Jumat, (26/5).

Menurut Ridwan, tugas dan fungsi pemerintah adalah memastikan program-program pemerintahan berjalan dengan baik. Disisi pembanguna, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Ridwan juga mengimbau Pj Bupati Sarmi dan Wali Kota Jayapura agar berkoordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) demi menjaga kestabilan harga bahan pokok di daerah masing-masing.

“Melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menjaga kestabilan harga, menjaga pasokan bahan pokok, dan barang penting, serta melaksanakan rapat teknis TPID sebagai wadah evaluasi kinerja daerah dalam pengendalian inflasi,” pintanya.

Tak hanya mengingatkan soal pengendalian inflasi daerah, Ridwan juga mengingatkan masalah stunting yang saat ini sedang menjadi konsentrasi pemerintah. Maka dari itu, dirinya ingin para kepala daerah yang ada di Papua untuk meningkatkan koordinasi.

Di tempat yang sama  Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan,satu tahun ke depan ini, tetap melanjutkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan juga akuntabel di pemerintahan Kota Jayapura.

“Komitmen saya, kita akan terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Kita juga meraih beberapa penghargaan di bidang pelayanan publik, perizinan, kependudukan dan juga dalam pelayanan kesehatan,” bebernya.

Sementara itu Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra mengatakan perpanjangan SK jjabatan penjabat Bupati Sarmi ini sesuai dengan regulasi, dan tentunya amanat dari negara melalui kewenangan Presiden, Mendagri yang memberi kepercayaan kepadanya sebagai Penjabat Bupati Sarmi. “Tentuya dalam menjabat selama satu tahun ini, setiap tiga bulan sekali selalu dievaluasi oleh Kemendagri terhadap kinerja kami, khusus untuk evaluasi ini ada tiga aspek yakni pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” jelasnya.

Dia berharap apa yang selama ini telah  dilakukan baik bersama DPRD, seluruh stakeholder di Kabupaten Sarmi, dan seluruh masyarakat Sarmidapat ditingkatkan ke depan. “Tentunya banyak tantangan ke depan tetapi dengan sinergitas yang telah dilakukan tentunya segala sesuatunya dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik,” tambahnya.

Markus Mansnembra menyatakan tugas yang diemban sesuai arahan Presiden dan Mendagri kepada para penjabat di daerah yakni mensukseskan pelaksanaan Pemilu, dan penyelenggara roda pemerintahan. (fia/bet/wen)

newsportal

Recent Posts

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

59 minutes ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

1 hour ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

2 hours ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

3 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

4 hours ago

Papua Dibagi Tiga Zona Pembangunan

“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…

5 hours ago