Pendulang Ilegal Memicu Konflik di Papua

Mandenas: Aktivitas Tambang ilegal di Papua Dibekengi oknum TNI-Polri

JAYAPURA – Buntut dari penembakan dan pembakaran terhadap beberapa pesawat di daerah pedalaman. Beberapa penerbangan sipil di Papua sementara waktu tak melayani rute daerah konflik.

Terkait dengan hal itu, Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Mandenas mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan pendalaman khusus melalui tugasnya di DPR perihal beberapa kejadian yang akhir akhir ini melanda beberapa maskapai. Baik itu kasus penyanderaan Pilot Susi Air tetapi juga penembakan terhadap beberapa pesawat saat sedang melakukan pelayanan.

“Kita akan cek semua ini unsur penyebabnya apa saja, karena saya dengar banyak sekali pendulang ilegal yang masuk ke yahukimo dan daerah lainnya yang menimbulkan kecemburuan sosial hingga memicu konflik yang berdampak pada misalkan penembakan pesawat. Alasan menembak pesawat supaya pesawat tidak masuk dengan membawa migran yang datang hanya mendulang di daerah mereka,” tutur Mandenas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.

Mandenas menyebut perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh, sebab oknum TNI-Polri juga tidak bekerja secara profesional. Masih banyak yang bekerja di luar daripada tanggung jawab  dan tugas fungsi mereka sesuai dengan amanat UU.

“Kita minta Kapolri maupun Panglima TNI memerintahkan jajarannya di tingkat bawah untuk intensifkan pengawasan terhadap tugas dan fungsi anggota TNI-Polri di semua wilayah di Papua, sehingga mereka bisa bekerja secara profesional,” beber Mandenas.

Ia pun mengingatkan para Komandan di daerah tegas kepada anggota yang terlibat dengan aktivitas tambang ilegal. Walaupun kita tahu aktivitas tambang ilegal memberikan kontribusi setoran besar kepada komandannya, padahal Kapolri sudah perintahkan tidak ada lagi setor menyetor kepada atasan. Begitu juga dengan TNI.

“Seharusnya tidak ada lagi aktivitas tambang ilegal yang dilakukan dengan megijinkan masyarakat migran masuk ke Papua melakukan pertambangan secara ilegal hingga menimbulkan kecemburuan orang asli setenpat, yang akhirnya memicu konflik dan berdampak pada pengerusakan fasilitas publik. Termasuk teror kepada maskapai penerbangan yang masuk ke wilayah tertentu,” tuturnya.

Mendenas menyebut aktivitas tambang ilegal di Papua dibekengi oknum TNI-Polri dan ini membuat situasi tidak kondusif.  “Saya akan minta komandan komandannya di atas tidak bisa latihan lain main lain, instruksi dan arahan harus dilaksanakan,” tegasnya.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan mapping soal tambang ilegal mulai dari Yahukimo, Nduga, Intan Jaya, Nabire, Paniai, Sarmi, Mimika dan beberapa wilayah lainnya di Papua.

Sementara itu, terkait dengan keamanan maskapi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yan Mandenas meminta para bupati  menjamin keamanan di wilayahnya. Sehingga maskapai bisa dodorong untuk melayani kembali ke daerah tersebut.

“Saya minta aparat keamanan TNI-Polri intensifkan pengamanan di semua bandara yang ada di Papua dan mapping bandara di wilayah konflik dilakukan pengamanan ekstra,” tegas Mandenas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.

Terlebih kata Mandenas kita memiliki KP3 Udara, Angkatan Udara. Pihaknya juga akan minta ke Kapolri untuk mendukung dan mendorong lewat Kapolda untuk pembentukan KP3 Udara di beberapa bandara utama di Papua.

“Sehingga nanti bisa mengawasi baik dari sisi take off dan landing pesawat di apron airport. Kita minta Paskhas untuk bisa mengawasi tetapi juga bisa bersinergi dengan Kepolisian,” terangnya.

Mandenas mengaku pihaknya sudah meminta kepada Panglima Komando Operasi Udara III wilayah timur untuk bisa memerintahkan anggotanya ditugaskan di beberapa bandara strategis yang perlu diantisiapsi dari aspek teror dan lainnya

“Yang paling penting kita minta masyarakat menjaga keamanan dan menjaga kepercayaan maskapai, karena maskapai yang masuk ke wilayah Papua dan pegunungan itu melayani masyarakat. Bukan melayani pemerintah atau TNI-Polri saja, tetapi melayani semua pihak termasuk yang paling banyak merasakan dampaknya adalah masyarakat,” tuturnya.

Ia juga meminta masyarakat dan KKB tidak menganggu aktivitas yang menimbulkan korban bagi masyarakat itu sendiri. Seperti membakar sekolah, membakar kantor pemerintahan, menembak pesawat dan lain sebagainya. (fia/wen)