“Jangan main tabrak apalagi dalam kampanye di poin ke delapan yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Papua Tengah. Saya menggarisbawahi bahwa keterwakilan wilayah dan suku perlu dipertimbangkan. Kehadiran provinsi milik 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah dan tidak mengabaikan suku lain termasuk yang dari nusantara,” sarannya.
“Dalam pengangkatan atau perekrutan sebisa mungkin tetap menggunakan asas profesionalisme, proporsional, kompetensi dan juga jangkauan. Jangan terlihat nepotisme atau katakanlah menggunakan irisan politik. Dalam lingkungan ASN itu jangan dicampuradukkan. Semakin banyak yang profesional tentu pekerjaan gubernur juga akan lebih mudah dan terbantu,” tutupnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Ia menjelaskan, pembelajaran perhotelan di SNK Pariwisata Papua tidak berhenti di ruang kelas. Siswa…
Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…
Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…