Pemerintah Pusat Dituding Hanya Utamakan Kepentingan Pemodal

KNPB juga melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak layak berbicara di forum PBB karena rekam jejaknya terkait pelanggaran HAM berat. Mereka menyerukan agar negara-negara Melanesia dan Pasifik menolak kehadiran Prabowo di forum internasional.

“Rakyat Papua menyerukan solidaritas luas tanpa batas terhadap PT Freeport Indonesia, sekaligus menuntut perusahaan multinasional di Papua mematuhi hukum buruh internasional, hak lingkungan, dan prinsip keadilan sosial,” tutup Warpo.

Aksi di dua titik dini berhakhir dengan situasi yang terkendali. Massa membubarkan diri ke masing masing posko, aktititas di Waena dan Abepura pun hingga sore kembali berjalan normal. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus Maclarimboen mengungkapkan bahwa pihaknya menegaskan tak mengijinkan dilakukan long march karena sering terjadi tindakan di luar kontrol.

“Ia kami memang tidak ijinkan untuk itu (long march),” imbuhnya. Ia juga melihat bahwa banyak pemilik tempat usaha yang mengeluh karena tak bisa berjualan dan bekerja seperti biasa. “Kalau demo dan orasi tidak mengganggu kami pikir semua juga akan menghormati tapi lihat saja banyak sekali yang dirugikan,” bebernya.

Seorang pedagang bernama Anyong juga mengeluh. “Tidak bisa buka warung, pembeli tidak ada padahal kami hanya menggantungkan hidup dari usaha ini. Ada karyawan juga yang harus digaji. Biasa mahasiswa atau tukang ojek yang datang makan tapi kalau kayak begini ya tidak ada yang bisa diharapkan,” singkatnya.

“Coba sesekali demo itu jangan merugikan orang lain boleh, demokrasi berbas berekspresi tapi kalau ada yang dirugikan itu juga tidak adil. Mari saling menghormati dan jangan matikan usaha kami karena menutup semua akses jalan,” tutupnya. (kar/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos