Seperti hal yang disampaikan Ketua LMA Waropen di Tanah Tabi, Karios Sawaki, yang menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat perjuangan politik dan administratif yang telah diusahakan oleh para kepala daerah serta para wakil rakyat asal Saireri di tingkat pusat.
”Perjuangan untuk DOB Papua Utara sudah didukung oleh para bupati di empat kabupaten. Di saat yang sama, anak-anak Saireri yang ada di DPD dan DPR RI juga sedang berjuang di Jakarta. Maka hari ini, kami sebagai tokoh adat Saireri di perantauan mengambil langkah untuk memperkuat perjuangan tersebut melalui deklarasi,” ujar Karios, usai deklarasi.
Karios menambahkan, dari tujuh wilayah adat di Papua, wilayah lain telah lebih dulu menyatakan dukungan deklarasi untuk pemekaran daerahnya. Oleh karena itu, masyarakat adat Saireri mempertanyakan kepastian pembentukan provinsi baru bagi wilayah mereka. ”Kalau wilayah adat lain sudah diatur pembentukan provinsi barunya, kenapa Saireri belum? Ini menjadi pertanyaan besar masyarakat adat. Pemekaran adalah hak politik, sehingga kami melakukan deklarasi untuk memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, MRP, hingga Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.
Dukungan lain juga datang dari perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Supiori, Simon Rumkabu, menegaskan bahwa perjuangan menghadirkan Provinsi Papua Utara merupakan kerinduan mendasar yang telah diperjuangkan sejak tahun 2000. Hal tersebut disampaikan Simon usai menghadiri pertemuan dan pembacaan deklarasi bersama tokoh adat, perempuan, serta pemuda Saireri di Tanah Tabi, Rabu (23/9).
”Kami dari Mananwir bagian Supiori sangat berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adat Saireri. Apa yang menjadi kerinduan sepanjang ini, hari ini bila diterima oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mendasar. Sebab perjuangan ini sudah dimulai sejak tahun 2000 lalu,” ujar Simon.
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…
Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…
Di sepanjang jalan utama menuju pelabuhan, sejumlah kendaraan datang silih berganti. Di antara suara…
Pantauan media ini, antrean panjang didominasi kaum ibu. Di bawah terik matahari, mereka datang dengan…
Langkah tegas Pemerintah Kota Jayapura tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura,…
Untuk mendata dan menjangkau ratusan anak tersebut, Dinsos memobilisasi 24 kader yang tersebar di berbagai…