Pemerintah Diminta Lebih Serius Tangani Banjir

Ia mengatakan, persoalan banjir tidak dapat dianggap sebagai kejadian baru. Pemerintah, kata dia, semestinya telah memiliki pemetaan terhadap kawasan rawan banjir dan langkah pencegahan melalui pembenahan drainase, sungai serta infrastruktur pengendali banjir. Alberth juga menyoroti respons pemerintah setelah banjir terjadi. Ia mengaku melihat langsung masyarakat membersihkan lumpur dan material yang memenuhi kawasan Pasar Youtefa dan sejumlah lokasi lainnya dengan peralatan seadanya.

“Pagi tadi saya lewat Pasar Youtefa dan Otonom, masyarakat yang membersihkan lumpur. Dinas PU dimana. Padahal kita ini tidak kekurangan OPD,” kritiknya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya segera mengerahkan peralatan untuk membersihkan lumpur, saluran air dan sampah yang terbawa banjir. Termasuk mengerahkan truk untuk mengangkut material yang menumpuk di kawasan terdampak.

“Harusnya pemerintah turunkan alat, angkat lumpur, bersihkan saluran,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam merespons kondisi pascabanjir.

Menurutnya, pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan penanganan cepat. “Kalau masyarakat yang bekerja sekarang, berarti pemerintah tidak mengurus negara ini. Badan Bencana ada dimana. Kalau tidak ada alat, mau kerja dengan apa,” katanya.

Akibatnya dampak banjir langsung dirasakan masyarakat, terutama para pedagang di Pasar Youtefa. Dimana mama-mama Papua terpaksa harus berjualan di pinggir jalan akibat kawasan pasar terdampak banjir.

“Kasihan para pedagang, kita bicara Otsus selama ini, uang Otsus dibuat untuk apa. Harusnya mama-mama Papua berjualan di pasar yang layak, aman ketika panas maupun hujan,” katanya.