Jaga Keamanan Papua Butuh Kolaborasi

   Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan di Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi seorang diri.

   Sebagai kepala daerah, Fakhiri mengatakan dirinya memiliki tanggung jawab mengoordinasikan seluruh unsur Forkopimda agar dapat bekerja secara bersama-sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

   “Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh Gubernur sendiri. Kalau keamanan ada Bapak Pangdam, ada Bapak Kapolda. Kalau penegakan hukum ada Kapolda, ada Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan,” jelasnya.

   Menurut Fakhiri, komunikasi informal menjadi penting karena dalam pertemuan resmi terkadang terdapat sekat-sekat berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Karena itu, ruang komunikasi yang lebih terbuka dinilai dapat menjadi jembatan dalam mencari solusi terhadap persoalan Papua.

   Ia juga menyinggung berbagai sorotan publik terhadap TNI dan Polri yang kerap muncul melalui media sosial. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikomunikasikan secara langsung agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.

   “Bicara Papua itu kita bicara keseluruhan, tidak bicara masing-masing instansi. Sebaiknya dengan acara-acara seperti ini menjembatani supaya persoalan Papua bisa kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.

   Fakhiri mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan unsur Forkopimda juga akan diarahkan untuk mendukung program pemerintah pusat di Papua. Terlebih, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah provinsi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. “Kami akan dorong personelnya, kami dorong juga kolaboratifnya supaya program itu bisa berjalan dengan baik di Provinsi Papua,” katanya.

   Ia menambahkan, salah satu agenda yang akan didorong adalah membuka akses pembangunan di wilayah yang masih tertinggal, termasuk Waropen dan Mamberamo. Pemerintah Provinsi Papua, kata Fakhiri, akan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan kementerian terkait untuk membuka akses jalan dari Jayapura menuju Mamberamo.

  “Kalau ini bisa terbuka, tentunya Mamberamo dan Waropen akan mulai tumbuh juga di garis yang terluar. Supaya yang tertinggal, terbelakang dan seterusnya ini tidak terjadi lagi di Papua,” tegasnya.